iklan banner pemrov sulsel
Banner PDAM Makassar
Banner dprd wajo

Timwas DPRD Parepare, Inginkan Transparansi Penggunaan Anggaran Covid 19

waktu baca 2 menit
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh DPRD Parepare, telah melakukan rapat bersama sejumlah SKPD yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

PAREPARE, SUARALIDIK.COM – Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh DPRD Parepare, telah melakukan rapat bersama sejumlah SKPD yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (16/6/2020). Dalam rapat tersebut, telah dibahas sejumlah persoalan, termasuk pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos yang dianggap tidak tepat sasaran.

Adapun SKPD yang hadir dalam rapat tersebut antara lain, Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah, Disnas Perhubungan, Disporapar, DPMPTSP, Dinas PKP, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Lingkungan Hidup. Selain itu, hadir juga 24 lurah dan empat camat se-Parepare serta sejumlah Ketua RT/RW.

Rapat yang membahas kinerja Tim Gugus Covid 19 dipimpin langsung Ketua Timwas DPRD Rudy Najamuddin dan Wakil Ketua Yasser Latief yang dilaksanakan secara bergantian yang dimulai dari pukul 14.00 sampai pukul 21.00 Wita.

Usai rapat, Wakil Ketua Timwas DPRD Ir. Yasser Latief yang ditemui disela kesibukannya mengatakan, rapat tersebut telah membahas kinerja Tim Gugus Covid-19 serta realisasi anggaran Covid-19. Bukan itu saja lanjut Yasser, tapi juga membahas penyaluran bantuan yang menuai protes dari warga.

“ Kita ingin tahu sejauh mana kinerja dari Tim Gugus Covid-19 Pemkot Parepare dan meminta transparansi dalam penggunaan anggaran. Berkaitan hal tersebut, maka Kepala BKD selaku bendahara Covid-19 kita hadirkan dalam rapat ini “, Yasser Latief

Lebih jauh Yasser Latief menjelaskan, ada ratusan bahkan menghampiri seribu pengaduan warga yang diterima oleh Timwas DPRD. Mereka mengadu karna tidak tersentuh bantuan. Menurut mereka, ada yang layak menerima bantuan namun tidak mendapat bantuan, sementara ada masyarakat yang dinilai mampu, justru mendapat bantuan.

Berkaitan hal tersebut, data pengaduan warga sebanyak 965 keluarga telah diserahkan ke Dinas Sosal agar segera ditindaklanjuti untuk dibantu secepatnya, kata Yasser Latief. (*IS/AD).


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

perhapmi
perhapmi