Nasional – Kepala BP2MI, Benny Rhamdani bertemu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/20220). Dalam kunjungannya, Benny menyampaikan upaya BP2MI untuk segera mencanangkan program pemberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dimana kebanyakan kasus yang terjadi dialami oleh PMI nonprosedural.
“Pemberantasan sindikasi ini tidak mampu dilakukan sendiri oleh BP2MI, sinergi menjadi kunci,” tegas Benny Rhamdani.
“Modernisasi sistem dan integrasi single data Kemlu dengan SISKOTKLN menjadi penting untuk mencegah pengiriman PMI nonprosedural,” ungkap Benny.
Hal tersebut disambut positif Menlu Retno, karena menurutnya permasalahan kasus PMI yang terjadi dan ditangani Kemlu saat ini sebenarnya dimulai dari proses hulu, yaitu pada proses perekrutan dan pengiriman PMI yang menjadi ranah BP2MI.
“Permasalahan tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua. Selama masih ada pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dalam hal perekrutan dan pengiriman PMI, maka permasalahan PMI di luar negeri akan terus terjadi dan jumlahnya akan terus bertambah. Perbaikan di hulu bukan ranah Kemlu, namun Kemlu juga memiliki tanggung jawab moral dalam hal ini,” ujar Menlu Retno.
Ke depan, BP2MI dan Kemlu akan meningkatkan sinergitas dan koordinasi di setiap lini agar perbaikan proses perekrutan PMI di hulu semakin cepat diatasi dan berdampak positif di sektor hilir, yakni di negara penempatan. Tujuannya agar terjadi pengurangan maupun perbaikan kasus-kasus di negara penempatan, serta PMI dapat bekerja dengan baik dan aman.
“Saya juga setuju agar pelatihan bagi PMI yang menjadi tanggung jawab negara dapat segera direalisasikan, sehingga pembebasan biaya penempatan dapat efektif diberlakukan dan BP2MI diharapkan terlibat dalam memberikan standardisasi dengan lembaga terkait, agar pelatihan calon PMI menciptakan PMI yang siap kerja. Dengan demikian, diharapkan PMI tidak cepat mengalami terjadinya pemutusan hubungan kerja seperti yang terjadi di beberapa negara penempatan,” tutup Menlu Retno. ** (Humas/Aff/MIT)
