BULUKUMBA, Suaralidik.com – Pemenang tender proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba senilai 4,8 Miliar, sudah dipastikan tak bisa mengerjakan proyek tersebut.
Pasalnya, PT. Jonjoro Panrita Kampung selaku pemenang tender dianggap tidak bersyarat, karena tidak ada pengalaman, serta tidak memenuhi kriteria.
Penegasan itu dikemukakan, oleh Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah kepada dihadapan awak media, Selasa (8/8/17) malam.
Menurut dia, hal itu berdasarkan hasil konsultasi Lembaga Pengkajian Jasa Konstruksi (LPKJ) Sulsel yang di hadiri Plt. Kepala DP3 Bulukumba Andi Mustiaman sebagai KPA merangkap PPK, Asdar Tim Teknis, Pokja 2 diwakili Nur dan Ahrar, Selasa 8 Agustus 2017 di Makassar.
“Berdasarkan Rekomendasi dari Pihak LPKJ Sulsel meminta supaya proses lelang diulang dari pada berdampak hukum dikemudian hari, karena tidak memenuhi persyaratan,” kata Hamzah Pangki.
Dijelaskannya, permasalahan Pokja 2 dalam menentukan klasifikasi Sub Bidang seharusnya menggunakan BG 009 sesuai lelang tahap 1 (Pertama), bukan BG 004.
“Pengalaman kerja PT. Jonjoro Panrita Kampung tidak memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan yang telah ditetapkan dan tidak melampirkan surat jaminan penawaran sesuai yg ditetapkan dalam berita acara Anwijzing dan sesuai Permen PU No.31/2015 pasal 4a huruf (b),” jelasnya.
Lebih lanjut, Hamzah Pangki menjelaskan, BG 009 adalah Sub Klasifikasi berdasarkan Perlem LPJKN No. 10/2013 yaitu jasa pelaksanaan bangunan konstruksi lainnya dan BG004 jasa pelaksanaan konstruksi bangunan komersial.
“Yang ditetapkan oleh Pokja 2 pada dokumen pengadaan untuk pekerjaan bangunan DPRD tahap 2 (Kedua) adalah BG.009, sementara pada pelelangan tahap 1 adalah BG.004,” jelas legislator yang juga Ketua Partai Golkar Bulukumba ini.
Sementara, belum ada keterangan resmi dari PT. Jonjoro Panrita Kampung. (*)
