Gubernur Sulawesi Selatan Orasi di Atas Mimbar Massa Aksi UU Omnibus Law

Perbesar

SULSEL, suaralidik.com  – Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah dengan ramah mendatangi peserta Aksi Unjuk Rasa yang menolak UU Cita Kerja Omnibus Law di Depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (12/10/20).

Ditengah Ratusan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang kembali melakukan aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law di Depan Kantor Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, dan serikat buruh untuk tetap menyuarakan keadilan secara damai.

“Kami harap anak-anak kami tetap tertib dan tidak boleh melakukan sesuatu diluar komando. Perlihatkan jika kita menyampaikan aspirasi secara damai,” kata Gubernur Nurdin Abdullah.

Orang nomor satu di Sulawesi Selatan ini pun berharap, seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan untuk menyaring informasi terkait UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Jangan sampai menyerap informasi bohong atau hoaks.

“Misalnya, terkait pesangon yang dikabarkan akan hilang. Hal tersebut diakuinya tidak benar, justru lebih dikuatkan. Bahkan, pihak perusahaan akan dipidana jika tidak bayar pesangon,” terangnya.

Kedua, terkait UMKM, tidak perlu lagi repot-repot perizinan, semua dipermudah. Begitu juga untuk nelayan yang tadinya ada 10 macam izin, di UU Cipta Kerja hanya satu izin yang mengatur.

“Negara ini adalah negara kita dan saya bagian dari dunia pendidikan. Mohon disaring baik-baik informasi yang beredar tentang Omnibus Law,” pungkasnya.

Ia kembali menerangkan, UU Cipta Kerja (Omnibus Law) akan membuka lapangan kerja yang luas bagi para lulusan perguruan tinggi. Apalagi dimasa pandemi, ada 6,9 juta orang pengangguran, 3,5 juta orang yang dirumahkan, dan angkatan kerja baru 3 juta orang.

Dalam waktu dekat, Nurdin Abdullah berjanji akan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan serikat buruh untuk sama-sama membahas UU Cipta Kerja Omnibus Law yang perlu direvisi.

“Dua sampai Tiga hari kedepan mari kita duduk bersama kita bedah Omnibus Law. Hasilnya akan disampaikan ke pusat untuk diperbaiki sesuai arahan Presiden Jokowi,” ujarnya yang disambut tepuk riuh ratusan demonstran.

Senada, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari menuturkan, pemerintah hadir ingin menyuarakan aspirasi masyarakat Sulsel. Terbuka ruang untuk mengkomunikasikan hal yang perlu mendapat perbaikan. 

“Pimpinan Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel akan membawa ke pusat. Kami harap Sulsel, bisa menjaga keamanan dan ketentraman. Percayakan kami untuk membawa suara kalian semua ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

(Rusdi)