Bupati Bulukumba Evaluasi Layanan RSUD, Ini Yang Dikatakannya
BULUKUMBA, Suaralidik.com – Menyikapi berbagai persoalan yang muncul di publik terkait layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Andi Sulthan Daeng Radja, Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba mengumpulkan jajaran rumah sakit, mulai dari pejabat manajemennya, dokter, perawat sampai pada Dewan Pengawas Rumah Sakit, di ruang rapat Bupati, Selasa (21/11/17).
Maraknya kasus yang viral di media sosial membuat Bupati AM Sukri Sappewali harus memberikan pengarahan kepada jajaran rumah sakit. Ia meminta klarifikasi dari berbagai tuduhan-tuduhan yang muncul, baik dari layanan medis maupun fasilitas rumah sakit yang ditemukan rusak. Dalam pertemuan tersebut, satu persatu persoalan yang dituduhkan dijelaskan dan diklarifikasi oleh pejabatnya termasuk penjelasan dokter terkait tuduhan layanan medis yang asal-asalan, serta layanan BPJS.
Menurut AM Sukri Sappewali di era sekarang ini, dengan adanya media sosial, semua orang bebas berkomentar termasuk sorotan terhadap layanan rumah sakit.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, dirinya meminta seluruh jajaran rumah sakit untuk tetap berkomitmen melaksanakan pelayanan yang terbaik. Sorotan publik, lanjut AM Sukri Sappewali seharusnya menjadi evaluasi dan cambuk untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik.
“Pemerintah daerah tidak mau main-main dengan pelayanan rumah sakit ini, namun terkadang masyarakat memang belum memahami standar layanan yang ada, oleh karena setelah diklarifikasi pihak rumah sakit rupanya mengatakan sudah sesuai SOP. Saya bertekad dari pertemuan tadi tidak ada lagi hal-hal yang dapat menganggu pelayanan masyarakat. Layanan medis terus ditingkatkan dan fasilitas segera diperbaiki,” ujar AM Sukri Sappewali saat jumpa pers usai pertemuan dengan pihak rumah sakit.
Pelaksana tugas Direktur RSUD dr. Abdur Rajab mengatakan, selama ini pihaknya selalu mewanti-wanti para petugas medisnya untuk melayani pasien dengan baik, namun terkadang layanan yang diberikan tidak berbanding lurus dengan pendapat atau sorotan dari masyarakat.
“Di sini saya kadang heran, kita sudah melayani pasien sesuai prosedur, pasien juga tidak ada keluhan, tapi ketika keluarga pasien datang, muncullah ciutan-ciutan di medsos kalau layanan rumah sakit bermasalah. Kami juga minta ketika ada kasus yang viral,” tukas dr. Abdur Rajab.
Sementara itu Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto berharap setelah RSUD mendapatkan akreditasi bintang 4 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), seharusnya standar tersebut terus dipertahankan dan malah harus ditingkatkan. Wabup mengutip penjelasan dari anggota KARS yang mengatakan, bahwa untuk menciptakan pelayanan yang prima, harus melalui tahapan yang “Dipaksakan” lalu “Dibiasakan” kemudian pada akhirnya menjadi “Budaya”. Menurutnya, dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan sistem yang dibangun.
“Jangan karena para anggota KARS sudah pulang, maka cara kerja kita kembali seperti semula. Kalau cara pandang kita seperti itu, maka saya yakin, kita tidak akan maju-maju,” imbuh Tomy Satria Yulianto.
Evaluasi itu, kata Tomy menjadi otokritik bagi pemda dan pihak rumah sakit. Begitu pula adanya ciutan-ciutan medsos harus dihadapi dengan kinerja yang lebih baik. Terkait layanan medis yang dianggap asal-asalan, Tomy mengatakan bahwa yang bisa menjelaskan kasus tersebut hanyalah dewan medis, tidak bisa orang per orang berpendapat kalau ia bukan ahlinya. Dokter kata Tomy pasti pertaruhkan namanya saat melakukan layanan medis.
