ABS, Dana Desa Jeneponto 2016 100 Miliar (APBN dan APBD)Indikasi Berbau Perbuatan KKN

Lidik Jeneponto – Anggaran Dana Desa di Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2016 yang menelan anggaran (APBN dan APBD) Sekitar 100 M Guna mewujudkan pembangunan desa yang pesat dan peningkat roda ekonomi yang lebih cepat. Kamis, (02/03/2017)

Mengingat kemajuan salah satu negara dilihat salah satunya adalah dengan meningkatnya ekonomi desa dan pendapatannya.

Namun tidak jauh juga setiap anggaran yang dikeluarkan negara selalu ada segelintir orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri atau orang lain (Korupsi/Red).

salah satunya di Duga ada tindak pidana korupsi di duga terjadi di Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, Dana Desa kurang lebih 100 M yang bersumber dari APBN dan APBD Terindikasi perbuatan melawan Hukum Yakni KKN

Hal ini mendapat sorotan dari salah satu Anggota DPRD Kab Jeneponto Andi Baso Sugiarto ketua fraksi Gerindra mengungkapkan bahwa Dana Desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran kurang lebih 100 M yang bersumber dari APBN dan APBD mestinya di peruntukkan sebagai mana mestinya.

Hal ini terindikasi perbuatan kkn oleh oknum tertentu di Jeneponto, Salah satunya di Desa Bontorappo Kec Tarowang, dari beberapa temuan dan laporan masyarakat terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Bontorappo.

ABS sapaan Akrabnya menambahkan hal ini di duga kuat melanggar UU No. 6 tahun 2014 pasal 49, 50 dan pasal 52, 53 Tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa.

Tak Hanya itu, Para Mahasiswa asal Jeneponto pun mulai angkat bicara terkait hal ini, salah satunya Anwar ta’le Menegaskan bahwa saya selaku mahasiswa yang berasal dari jeneponto sangat mendukung langkah yang di lakukan oleh Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Jeneponto Andi baso sugiarto.

Olehnya kami juga meminta kepada BPK Provinsi sul-sel maupun Kejati sul-sel untuk segera turun melakukan audit maupun pemeriksaan terkait hal ini.”Tambahnya

Editor : Adhe