Warga Miskin Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Tunai Setiap Bulan dari Pemerintah

Perbesar

Jakarta, suaralidik.com – Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak wabah Covid-19.

Penyaluran PKH pun akan dipercepat, pencariannya tidak lagi per 3 bulan, tetapi setiap bulan.

Hal ini diungkapkan langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat jarak jauh dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Rapat yang berlangsung pukul 14.00 sampai 15.00 ini membahas persiapan bantuan langsung bagi masyarakat miskin dan rentan.

”Pemerintah mempersiapkan bantuan langsung tunai dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui mekanisme bantuan pangan nontunai. Ini akan diberikan setiap bulan,” tutur Wapres Amin kepada wartawan melalui telekonferensi seusai rapat internal.

Keluarga berpenghasilan terendah ini juga masih akan mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH).

Bantuan ini akan dipercepat penyalurannya. Apabila PKH biasanya diberikan per tiga bulan, kini diserahkan setiap bulan.

Selain itu, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto mengungkapkan, selain BPNT, 15,2 juta keluarga atau sekitar 25 persen rumah tangga di Indonesia juga akan memperoleh bantuan langsung tunai sebagai penyangga di masa wabah Covid-19. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui rekening bank yang juga digunakan untuk menyalurkan PKH. Namun, mengenai nominal bantuan, belum ditentukan.

Wapres Amin juga menyampaikan, bantuan langsung tunai juga akan diberikan kepada warga berpenghasilan rendah atau warga yang mendapat upah harian atau pekerja di sektor informal.
Kendati demikian, cakupan sasaran dan jumlah bantuan yang akan diberikan masih belum ditentukan. Sejauh ini, dipertimbangkan model pendataan sasaran melalui data pekerja per sektor usaha. Karena itu, Wapres Amin mengatakan, alokasi bantuan langsung secara keseluruhan belum bisa disebutkan.

Selain itu, warga miskin bisa mendapatkan keringanan tagihan listrik. Hal ini akan diberlakukan untuk rumah tangga miskin dengan daya listrik 450 W dan 900 W yang sudah terdaftar di Kementerian Sosial. Namun, berapa subsidi yang akan diberikan juga belum ditetapkan.(*kompas.com)