Sebut Dollah Mando Tak Punya Peran Dipemerintahan, Legislator Sulsel Ini Dibully Warganet
SIDRAP,suaralidik.com – Nama Syaharuddin Alrif, legislator DPRD Sulawesi Selatan kini tengah jadi perbincangan hangat warganet di Kabupaten Sidrap.
Dirinya ramai dibahas di sosial media setelah mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontroversi, menyebut wakil Bupati Sidrap dua periode, Dollah Mando tidak boleh mengklaim pembangunan di Sidrap.
Pernyataan tersebut sontak menuai perhatian kalangan Warganet, bahkan ada yang menyebut pernyataan anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Nasdem itu untuk kepentingan politik lantaran tendensius dan terkesan menyerang person Dollah Mando.
Dari penelusuran di Sosial media Facebook, pernyataan Legislator yang merupakan sekertaris DPW Nasdem Sulsel viral di group Pilkada Sidenreng Rappang 2018. Mayoritas warganet menyoroti pernyataan Syaharuddin Alrif.
“Bupati tanpa Wakil ga’ mungkin bisa…,” Tulis akun Nhana Libry As-one, pada postingan Akun Saidup Putra Sidrap. Kamis (5/04/2018).
“kenapa iya begitu padahal andalanku dulu ini sosok pemuda sukses minimal jadi contoh teladan bagi pemuda..#sayatidaktaukenapabegitu,” tulis Rusman Yusuf.
Parahnya, ada beberapa Warganet yang menulis hastag (tagar) #tinggalkansyahar2019.
“Tdk layak…
Viralkan..
#tinggalkansyahar2019
#SAYonara,” tulis Ayahku Riotic dan beberapa akun lainnya.
Seperti diketahui, pernyataan Syaharuddin Alrif itu viral dibahas Warganet setelah dirinya mengeluarkan pernyataan disalah satu media.
Syahar, sapaan akrabnya menyebut, Dollah Mando Wakil Bupati Sidrap dua periode berpasangan dengan Rusdi Masse tak berhak mengkalim pembangunan di Sidrap melainkan Fatmawati Rusdi, istri dari Rusdi Masse lah yang berhak mengkalim semua pembangunan di Sidrap.
““Ibu Fatmawati dan Pak Majid mampu melanjutkan pembangunan yang dirintis oleh RMS. Karena didukung oleh 28 kursi di DPRD Sidrap apalagi mereka memiliki jaringan di tingkat provinsi dan pusat,” kata Syaharuddin Alrif di salah satu media, Kamis (5/04/2018).
Sontak saja Warganet bereaksi dengan pernyataan tersebut yang dinilai tidak etis dilontarkan oleh legislator yang paham birokrasi.
Apalagi ditengah ajang Pilkada Sidrap, meski berbeda dukungan warganet menyebut seharusnya sebagai politisi, Syahar mengedukasi masyarakat dengan pendidikan politik sehat.***BCHT
