Unjuk Rasa Warnai Isu Mutasi di Bulukumba
LIDIK BULUKUMBA. Rencana mutasi besar-besaran di jajaran Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, diwarnai aksi unjuk rasa dari Mahasiswa. Pasalnya, mutasi tersebut dituding sarat dengan unsur kepentingan politik dan dinilai tidak sesuai prosedur sehingga membuat gejolak serta aksi penolakan dari mahasiswa.
Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Bulukumba, dipimpin Muh. Irham Ali (Korlap) menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (9/2) sekitar pukul 12.00 WITA di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Bulukumba, Jl. RA. Kartini, dengan membawa spanduk bertuliskan menolak intervensi kebijakan di tubuh BKD Kab. Bulukumba.
Aliansi Mahasiswa Bulukumba menuntut transisi penerimaan pegawai dan mutasi di BKD Kab. Bulukumba, dll, dan berorasi secara bergantian yang intinya mengecam mutasi oleh BKD karena diindikasikan tidak proporsional dan mengesampingkan tupoksi mutasi PNS serta meminta kepada Bupati Bulukumba untuk mencopot Kepala BKD.
Kami mengecam mutasi BKD karena tidak proporsional, kami menuntut copot Kepala BKD, ungkap Irham, perwakilan mahasiswa saat orasi.
Dalam orasinya, Aliansi Mahasiswa Bulukumba membacakan pernyataan sikap. Adapun pernyataan sikap atau tuntutan massa adalah sebagai berikut :
a. Mendesak birokrasi daerah stop melakukan intervensi Pimpinan kepada bawahannya
b. Meminta kepada pihak BKD untuk mengklarifikasi mal adminstrasi yang dinilai sangat fatal
c. Meminta kepada pihak BKD agar kiranya profesional dan memperhatikan peraturan serta undang – undang dalam melaksanakan tugasnya
d. Mendesak pihak DPRD selaku Legislatif untuk menjalankan fungsinya seprofesional mungkin untuk menyikapi setiap persoalan yang ada.
e. Mendesak Bupati Bulukumba atau yang berwenang untuk melakukan reformasi jabatan dalam internal BKD Bulukumba.
Pkl. 13.15 Wita, massa menuju Kantor Bupati Bulukumba, Jl. Jendral Sudirman dan melakukan aksi yang sama.
Dan sekitar Pukul 13.55 Wita, oleh Tomi Satriya Yulianto (Wabup Bulukumba) menerima perwakilan mahasiswa dan akan melakukan investigasi dan cross check terkait intervensi yang tidak sesuai dengan perundangan apabila terbukti pejabat yang terlibat akan ditindak.
“Bupati akan melakukan investigasi dan cross check terkait intervensi yang tidak sesuai dengan perundangan apabila terbukti pejabat yang terlibat akan ditindak” ujarnya.
