Tok! Presiden Jokowi Putuskan Ujian Nasional Untuk SD, SMP, SMA Tahun 2020 Ditiadakan
Nasional, suaralidik.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa virus Corona (Covid-19) sangat menganggu proses pendidikan di Indonesia, khususnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN)Untuk SD, SMP, SMA Tahun 2020. Oleh karena itu, Jokowi mengambil keputusan untuk meniadakan UN tahun ini.
Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan keputusan ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari sistem respon wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat.
“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).
Ada sebanyak 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN 2020 mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, serta MI, Mts, dan MA. Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.
“Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI),” kata Fadjroel.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (24/3/2020), Presiden Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera memutuskan apakah UN 2020 tetap dilaksanakan atau ditunda. Dia menyatakan ada tiga opsi yang dapat dipilih saat ini.
“Harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih, apakah UN ini tetap dilaksanakan, yang pertama. Yang kedua apakah UN ditunda waktunya atau yang ketiga ditiadakan sama sekali,” jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta agar pilihan-pilihan tersebut segera diputuskan. Namun, dia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN 2020.
“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil, tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN yang diadakan,” kata Jokowi. (Rs)
