Tingkatkan SDM Aparatur di Bidang Hukum, Pemkab Luwu Utara Lakukan Penandatanganan PKS dengan FH Unhas
Makassar, SuaraLidik.com – Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani sangat sadar Sumber Daya Manusia (SDM) di Luwu Utara berlatar pendidikan hukum sangat terbatas, karena mengutamakan pelayanan dasar. Sedangkan penyusunan dokumen atau legal drafting adalah hal yang sangat strategis.
Maka dari itu, untuk meningkatkan SDM di bidang Hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (13/12/2022).
Dalam kunjungannya, Indah Putri Indriani mengatakan, kerjasama ini sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh aparat hingga tingkatan desa.
“Melalui kerjasama ini dan melalui pendekatan kampus merdeka, bisa dilakukan secara daring, karena begitu jauhnya jarak antara Fakultas Hukum Unhas di Makassar dengan Luwu Utara. Hal ini tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan, agar kiranya produk hukum dapat terimplementasikan,” ujarnya.
Tantangan kedepannya, kata Indah Putri Indriani, tentunya SDM di Luwu Utara, persepsi hingga pandangan yang harus di sinergikan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah, SH, M.A.P menyambut baik tawaran kerjasama dari Pemda Luwu Utara melalui Ibu Bupati yang datang langsung ke Fakuktas Hukum Unhas bersama rombongan SKPD-nya.
“Ini membuktikan keseriusan dan jaminan akan efektivitas pelaksanaan hal-hal yang disepakti kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini nantinya,” ujar Prof Hamzah.
Lanjut ia menjelaskan bahwa, SDM aparatur Pemda yang berlatar pendidikan hukum sangat dibutuhkan oleh setiap Pemda, tidak terkecuali Pemda Luwu Utara.
“Pendidikan hukum akan memberikan pemahaman dan keterampilan umum maupun khusus di bidang hukum bagi aparat Pemda Luwu Utara nantinya. Termasuk di dalamnya terkait dengan pemahaman dan keterampilan hukum khusus terkait seperti penyusunan dokumen naskah akademik maupun draft rancangan perda atau legal drafting yang baik,” jelasnya.
Kampus sejatinya tidak menjadi menara gading, tidak boleh jauh dengan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah sekitar kampus tersebut.
“Oleh karena itu, maka perjanjian kerjasama ini akan dikorelasikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat Luwu Utara serta dengan visi Pemda Luwu Utara dengan kampus,” kata Dekan FH Unhas tersebut.
Fakultas Hukum Unhas memiliki SDM Guru Besar yang cukup banyak, bahkan FH Unhas ini adalah Fakultas Hukum pemilik Guru Besar terbanyak dari semua Fakultas Hukum yang ada di Indoneaia saat ini, yakni 34 Guru Besar dengan kompetensi dan pengalaman yang beragam dan mumpuni.
“Potensi inilah yang akan kita optimalkan dalam mengeksekusi point-point yang ada dalam perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Unhas dengan Pemda Luwu Utara,” ungkapnya.
Begitu pula dengan adanya ‘Kampus Merdeka Belajar’ yang akan mendekatkan mahasiswa FH Unhas dengan Pemda dan masyarakat Luwu Utara melalui berbagai bentuk MBKM, termasuk dengan mendorong unit-unit kewirausahaan mahasiswa, serta berbagai bentuk inovasi dan hal lainnya yang dapat disinergikan antara Pemda Luwu Utara dengan FH Unhas.
Era sekarang adalah era yang membutuhkan kolaborasi sebanyak mungkin dengan pihak mana pun, demi mengoptimalkan eksistensi semua pihak, termasuk antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Fakultas Hukum Unhas.
Apa yang dilakukan hari ini, yaitu kerjasama hingga hal konkrit lainnya, akan didesain lebih konkrit lagi kedepannya, termasuk workshop peningkatan kapasitas SDM Pemda Luwu Utara.
Dalam kunjungannya ke FH Unhas, Bupati Luwu Utara didampingi oleh Kepala Bapelitbangda Lutra, Kepala BPSDM Lutra, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, dan staf Pemda sebanyak 10 orang.
Selain itu ada juga WD 1, Kepala Bappelitbangda, Ir. Alauddin Sukri, WD 3 Kepala BKPSDM, Drs. Nursalim, Ketua GPM,
Kabag Pemerintahan, Akram Riza, S.Pd, Kadep dan Sekdep Departemen Pidana, Kabag Organisasi, Muh. Hadi, S.H, Kadep Departemen Perdata, Kabag Hukum, Suriadi, S.STP, Sekdep Departemen HTN, Kabag Protokol, Nuralim, S.STP, Sekdep Departemen Hukum Dasar, Ajudan, Sekdep Departemen Hukum Acara, Tim Dokumentasi
KPS Prodi Ilmu Hukum dan KPS Prodi Hukum Adminitrasi Negara.(*)
