Tiga Fraksi Bantah Hasil Pemilihan Mentah Oleh Paripurna DPRD Takalar

Perbesar

SUARALIDIK.COM, Takalar – Tiga fraksi DPRD Takalar membantah telah terjadi kisruh terkait pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, seperti terlihat saat disela rapat paripurna pemandangan fraksi fraksi terhadap RAPBD 2018, senin kemarin13/11.

Ketiga fraksi tersebut, fraksi PKS, fraksi PPP, fraksi Gabungan ( Nasdem, PAN, PDIP, PBB ). Ketiga fraksi membantah pemilihan adalah ilegal alias tidak sah.

“Tidak ada yang dipaksakan, pertama ada undangan resmi yang ditandatangani oleh ketua DPRD, dan sesuai tata tertib DPRD setiap rapat atau pemilihan minimal diikuti separuh dari jumlah anggota terkait dan semuanya legal. “, ungkap Muhajir ketua Fraksi Gabungan.

Hal senada disampaikan oleh ketua fraksi PKS Sulaiman Rate Daeng Laja yang menambahkan bahwa komitmen komitmen awal yang telah dinagun dan disepakati oleh fraksi fraksi tidak menjadi jaminan.

“Fraksi diawal sah sah bersepakat, tapi seiring dinamika dan arahan partai ditingkatan wilayah, maka itu bisa berubah. Di pemilihan person fraksi telah melakukan itu. Sehingga itu menjadi resmi.

“Rapat paripurna sesungguhnya tidak bisa membatalkan berita acara pemilihan alat kelengkapan komisi komisi, domain rapat paripurna hanya membacakan keputusan pemilihan komisi “, tegas Sulaiman Laja.

Sebelumnya disalah satu media online, alat kelengkapan baru komisi komisi mentah oleh rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna tersebut, terjadi penolakan fraksi terhadap hasil pemilihan pimpinan Komisi Komisi.

Ketua Fraksi Demokrat, Hasbullah Rahman menjelaskan bahwa proses pemilihan tersebut terkesan ilegal dan dipaksakan. “Pertama, pemilihan tadi pagi itu, sangat dipaksakan. Hanya dilakukan sebagian kecil fraksi tanpa menunggu beberapa fraksi lainnya.”jelas Hasbullah.

Selain itu, menurut Hasbullah yang juga Sekretaris Partai Demokrat Takalar menambahkan bahwa pertukaran anggota komisi di DPRD disertai beberapa poin kesepakatan.

“Pertukaran anggota fraksi di komisi, disertai kesepakatan tentang paket pimpinan komisi. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, maka semua kesepakatan akan gugur dengan sendirinya, Sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan hasil pemilihan pimpinan komisi, dan hasil pemilihan komisi-komisi pun tidak ada celah cacat hukumnya.

Ditegaskan dengan adanya komitmen itu identik dengan kepentingan, PAN contohnya, lama berkomitmen dengan cagub IYL, tiba tiba arahan partai ke Nurdin Abdullah. Akhirnya berlabuh ke NA, tutupnya. (Kemal)