Tambang Ilegal Marak, DPK KNPI Bonto Bahari & Bontotiro Desak Pemkab Bulukumba Bentuk Tim Terpadu Penertiban Tambang
BULUKUMBA,suaralidik.com – DPK KNPI Bonto Bahari dan Bontotiro mendesak pemerintah kabupaten Bulukumba agar secepatnya membentuk tim terpadu guna menertibkan aktifitas tambang ilegal di wilayah kecamatan Bonto Bahari dan Bontotiro.
Kepada suaralidik, ketua DPK KNPI Bonto Bahari Edi Aswar mengatakan pemerintah dan kepolisian harus menindak tegas pelaku usaha pertambangan tanpa tebang pilih. “Di Bonto Bahari dan Bontotiro misalnya, di dua kecamatan ini aktifitas pertambangan lumayan marak terjadi dan hal ini perlu pengawasan dan bila mana tidak memiliki izin usaha produksi maka perlu penindakan serius,” ujar Edi,Senin (21/06).
Edi juga menambahkan bahwa banyak pelaku usaha yang mengelabui pemerintah terkait perizinan,misalnya izin usaha produksi digunakan di dua tempat yang berbeda dan menjadikan SITU sebagai dasar untuk mengelolah pertambangan.
“Menurut saya SITU hanya sebatas persyaratan untuk mendapatkan izin produksi namun di beberapa tempat disinyalir dijadikan dasar untuk melakukan aktivitas penambangan,” tambah Edi.
Di akhir wawancara, Edi Aswar mengatakan bahwa pihaknya mencoba ikut berperan aktif mengedukasi pelaku usaha tambang agar tertib administrasi dan tidak melakukan usaha usaha yang sifatnya ilegal.
Sementara itu ketua DPK KNPI Bontotiro Adi Tompel mengatakan keberadaan tambang galian C sangat meresahkan apalagi ini musim hujan tentu dampak lingkungannya menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. ” Kami berharap pelaku usaha penambangan tidak mengabaikan hal hal yang dapat merugikan masyarakat sekitar,” ujar Adi.
“Jika benar terjadi pembiaran,maka kami akan melakukan upaya-upaya yang lebih nyata menyikapi hal ini,” tutup Adi.
