Tahun Pertama Pemerintahan Andi Rosman & DBR Dikritik, HMI MPO Cabang Wajo Nilai Agenda Perubahan Belum Subtantif
WAJO, SUARALIDIK.COM Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Wajo Maju menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis dan intelektual kader.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Wajo Maju, Saeful, menyampaikan bahwa refleksi akhir tahun menjadi momentum penting untuk menakar sejauh mana arah pembangunan daerah benar-benar bergerak menuju perubahan yang substantif dan berpihak pada rakyat.
“Sebagai organisasi kader yang lahir dari rahim perjuangan umat dan bangsa, HMI MPO tidak boleh abai terhadap arah kebijakan publik. Kontrol sosial adalah mandat ideologis yang harus terus kami jalankan secara kritis dan konstruktif,” tegas Saeful.
Saeful menilai bahwa pada tahun pertama pemerintahan, arah pembangunan Kabupaten Wajo masih membutuhkan penegasan orientasi serta keberanian melakukan koreksi kebijakan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif dan capaian simbolik semata, melainkan harus menghadirkan perubahan struktural yang dirasakan langsung oleh rakyat.
“Pembangunan harus berdiri di atas keberpihakan yang jelas. Bukan sekadar serapan anggaran atau proyek fisik, tetapi perubahan yang menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI MPO Cabang Wajo Maju melalui Ketua Umum Saeful menyampaikan sejumlah sikap dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, antara lain:
1. Mendorong percepatan pemerataan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan antarwilayah, sebagai instrumen pembuka akses ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menegaskan keberpihakan pada ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.
3. Menuntut pemerataan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah pinggiran sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat.
4. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, meliputi tata kelola sampah, perlindungan ruang terbuka hijau, serta pengendalian dampak pembangunan demi keberlanjutan generasi mendatang.
5. Menekankan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pembukaan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Saeful menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi fase konsolidasi dan pembuktian, di mana komitmen pemerintah daerah diuji melalui kebijakan yang nyata, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Setiap penyimpangan arah pembangunan dari prinsip keadilan sosial akan terus menjadi perhatian dan pengawalan serius HMI MPO Cabang Wajo Maju. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan historis kami sebagai gerakan mahasiswa Islam,” pungkas Saeful.
Pernyataan sikap ini, lanjut Saeful, merupakan ikhtiar HMI MPO Cabang Wajo Maju dalam menjaga marwah gerakan mahasiswa Islam agar tetap berdiri di garis perjuangan rakyat, serta memastikan pembangunan daerah berjalan seiring dengan cita-cita keadilan sosial dan kemaslahatan umat.
