Syamsir Halik : Jika Ada Anggota LIDIK PRO Suka Minta Uang Ke Pejabat Langsung Dicabut Keanggotaannya
Makassar,suaralidik.com – Ketua Garda Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bulukumba Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) , Syamsir Halik kembali menegaskan salah satu aturan main yang berlaku dalam lembaganya, Rabu (21/3/2018)
Dalam bincang ringannya, Syamsir yang akrab disapa Anci ini, menjelaskan dan kembali menegaskan kalau anggota Lidik Pro dilarang keras meminta uang kepada pejabat apalagi melakukan pemerasan terhadap siapa saja.
Bertempat di salah satu Warkop Bintarore, secara terbuka Anci dengan jelas menyampaikan kalau tidak pernah terjadi dalam lembaganya, pasalnya perbuatan meminta uang apalagi memeras sangat bertentangan dengan dasar pendirian Lembaga LIDIK PRO dan sansksinya jelas dikeluarkan.
“…Lidik Pro singkatan dari kalimat Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara, Sebuah lembaga yang bekerja dalam tiga kerangka besar yakni : Sosial, investigasi dan Media… yang tentunya educatif” tegas Anci kepada teman ngopinya berinisial SP dan 5 orang lainnya di Warkop, Rabu (21/3/2018)
Anci menambahkan, kalau dirinya sangat mengenal karakter para pendiri LIDIK PRO dan pada umunya tidak ada yang bermain politik dan kebanyakan berijiwa sosial dan sederhana.
“..Saya kenal karakter Pendiri Lembaga ini, orangnya suka membantu dan sangat peka terhadap lingkungan sosial, tambah lagi ketua dewan pendirinya itu kan Bapak Firdaus yang dikenal dunia internasional kegiatan pendidikan dan sosialnya…” Lanjut Anci
Anci menyebutkan kalau ada Anggota LIDIK PRO yang meminta uang kepada pejabat akan dikeluarkan dari keanggotaan LIDIK PRO tingkat DPN melalui surat atau laporan dari ketua DPC,DPD dan DPP masing-masing wilayah.
” … langsung dikeluarkan dari LIDIK PRO, kalau ketahuan dan terbukti meminta uang kepada pejabat apa lagi melakukan pemerasan dan ini memang selalu ditekankan oleh Dewan Pendiri, Ketua Umum dan Sekjend Lidik Pro kepada semua anggotanya…” Tutupnya
LIDIK PRO yang aktif dalam gerakan sosial dan investigasi ini secara defacto mulai bergerak sekitar akhir tahun 2015 dan tetap menjaga Idealisme Lembaganya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdzolimi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan Kostumnya. (***Rswa/Bcht)
