SPBU Kalumeme Layani Nelayan Untuk BBM Premium Bersubisidi
Bulukumba, suaralidik.com – Harapan masyarakat Bulukumba khusus para nelayan untuk menikmati bahan bakar minyak (BBM) bersubisidi akhirnya terkabulkan.
Hal ini tampak di salah satu SPBU 74 925 02 07 00 21 00 yang dipadati para nelayan untuk mendapatkan BBM jenis Premium dengan harga subsidi Rp 6.450/liter.
SPBU yang terletak di kelurahan kalumeme milik H.Amri ini melayani pembelian BBM khusus para nelayan yang memiliki kartu Nelayan dengan quota/ jata 10 liter/ nelayan.
Sementara itu, Himbauan pihak pertamina untuk menggunakan BBM jenis Petralite dianggap merugikan nelayan, selain tidak ekonomis juga berpengaruh pada mesin-mesin yang digunakan nelayan untuk melaut dengan harga Subsidi Rp.8000/liternya.
Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nelayan bernama Bulu Daeng Tinggi (48) saat didampingi Lidik Pro, mesin miliknya sejak menggunakan petralite sering macet dan bahkan karbulatornya selalu bermasalah sehingga dirinya jarang melaut.
” sejak saya pakai petralite, mesin katinting saya rusak-rusak pak, sering macet dan bahkan kabulatornya sering juga banjir-banjir, jadi saya jarang melaut apalagi harga petralite terlalu mahal buat nelayan seperti saya ini” keluh Bulu Daeng yang ditemui saat sedang membeli BBM di SPBU, Rabu (20/6/2018)
Di tempat yang sama, Anwar Haji Mustafa menyambung kalimat Bulu Daeng Tinggi “memang benar pihak pertamina menghimbau agar sosialisasi penggunaan pertalite bagi masyarakat itu harus dilaksanakan oleh tiap-tiap SPBU, namun bereda denganSPBU di sini yang mayoritas penduduk di sekitar SPBU adalah nelayan” jelas Anwar.
“Kami mengambil langkah-langkah untuk tetap melayani para nelayan hanya dengan menunjukkan kartu nelayan pasti kami layani” Tutup Anwar.
Sekjend LIDIK PRO Muh darwis K yang mendampingi langsung para nelayan berharap kepada pihak pertamina agar memperhatikan lokasi dan kebutuhan masyarakat khususnya para nelayan.
Menurutnya jika pihak pertamina mengalihkan BBM jenis Premium ke Petralite tentunya akan menyulitkan para nelayan dan sangat merugikan.
” Daya beli para nelayan kita belum mampu karena masih dikaterikan MBR atau masyarakat berpendapatan rendah” tutup Darwis. (***AwalAshari)
