Soal Foto Hot-nya yang Beredar, Kades Bonto Matene di Bulukumba Terancam Diberhentikan
BULUKUMBA, Suaralidik.com – Pemerintah kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada kepala desa Bonto Matene Soal foto “Hot” yang memperlihatkan gambar tak senonoh beredar di Sosial media beberapa waktu lalu sempat membuat publik heboh.
Melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Andi Kurniady, dihadapan warga desa Bonto Matene yang ramai-ramai mendatangi kantor bupati Bulukumba, Kamis (21/12/2017) menggelar aksi protes dan mendesak agar Ibu kepala desa diberhentikan dari jabatannya lantaran dianggap mencoreng nama desa.
Dalam kesempatan itu, Kurniady mengatakan belum bisa memutuskan terkait sanksi yang akan dikenakan kepada kepala desa tersebut. Hanya saja menurut Kurniady, kades tersebut terancam dipecat jika terbukti.
“kita negara hukum, maka kita harus hormati proses yang ada kerena ini termasuk dalam pelanggaran UU ITE,” kata Andi Kurniady dihadapan warga.
Lanjut Kurniady, sesuai UU No 6 tahun 2016 tentang desa menjelaskan untuk sanksi bagi kepala desa yang melanggar akan dikembalikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meski mayoritas warga desa Bonto Matene sudah mendesak agar bupati mencopot kepala desa, PMD tak boleh serta merta mengeluarkan kebijakan sebelum ada rekomendasi berbentuk laporan tertulis dari hasil permusyawaratan BPD.
Apalgi saat ini, kasus foto syur tang diduga melibatkan ibu kepala desa tersebut, telah ditangani pihak kepolisian.
“Kami pemerintah kabupaten menunggu musyawarah dari BPD sesuai amanat UU. Diberhentikan atau tidak itu tergantung BPD, dengan catatan harus dibuktikan dulu. Saya sudah bicarakan ke Bupati dan Polres, katanya ibu desa sudah mengajukan keberatan ke Polres. Ia keberatan dengan sang penyebar foto. Jadi pihak kepolisian sementara fokus mencari pelaku penyebar,” jelas Kurniady.
Kurniady juga meminta kepada para tokoh masyarakat di desa Bonto Matene agar menjadi pelopor dan meredam gejolak yang saat ini terjadi, sambil menunggu proses pembuktian agar sanksi bisa diberikan.
Di lain sisi, Andi Mappasomba pemerhati sosial sebagai fasilitator warga yang turut hadir bersama warga mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 82 Tahun 2015 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Pada poin pasal 9, kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati atau walikota ketika pertama, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, kedua melanggar larangan sebagai kepala desa, ketiga dinyatakan sebagai terpidana atau sedang terlibat permasalahan hukum.
“Pada poin kedua tersebut, kepala desa ini sudah membuat semacam polemik yang bisa mengakibatkan terjadinya kerawanan sosial di masyarakat. Saya kira ini bisa menjadi landasan BPD ke pemerintah daerah sementara, sembari menanti proses hukum yang sedang berjalan,” jelas Andi Mappasomba.
Hingga saat ini belum ada penjelasan mengenai foto tak senonoh yang beredar tersebut dari Kepala Desa Bonto Matene. Pihak kepolisian juga masih menelusuri kebenaran gambar tersebut apakah memang Kepala desa atau hanya modus rekayasa pihak tertentu, mengingat penyebar pertama kali hingga viral di sosial media adalah akun tak bertanggung jawab.
