Resmikan Implementasi B30 Hari Ini, Presiden Yakin Bisa Hemat Devisa Rp63 Triliun
Jakarta,suaralidik.com – Presiden Joko Widodo secara resmi memulai implementasi penerapan program biodiesel 30 persen atau B30. Acara peresmian dilangsungkan di SPBU Pertamina 31.128.02 di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Desember 2019.
Saat memberikan sambutan, Presiden menyebut bahwa dirinya memantau program implementasi B30 secara terus menerus dari hari ke hari. Ia pun menilai bahwa program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar nabati ini tidak cukup berhenti di B30 saja.
“Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30, tapi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50,” kata Presiden.
Implementasi program B30 sejatinya dimulai awal tahun 2020, namun dipercepat menjadi akhir tahun 2019. Kepala Negara menjelaskan tiga alasan pemerintah terus melakukan percepatan implementasi program biodiesel ini.
Pertama, program tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Menurutnya, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis.
“Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ini energi bersih,” ungkapnya.
Kedua, ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk solar di dalamnya, cukup tinggi. Sementara di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia.
“Dengan potensi sawit sebesar itu, kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita,” jelasnya.
Presiden menegaskan bahwa usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Melalui penerapan program B30, Presiden yakin pemerintah bisa menghemat banyak devisa negara.
“Kalkulasinya juga kita konsisten menerapkan B30 ini yang akan dihemat devisa kurang lebih Rp63 triliun. Jumlah yang sangat besar sekali,” ungkapnya.
Ketiga, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan minyak sawit mentah (CPO) yang sangat besar. Menurut Presiden, implementasi B30 juga akan menimbulkan efek berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit.
“Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” paparnya.
Selain itu, dengan implementasi program biodiesel B30 hingga masuk ke B40, B50, dan B100 nantinya, Indonesia tidak akan mudah untuk ditekan oleh negara-negara lain. Seperti diketahui, ekspor CPO Indonesia kerap menghadapi tantangan berupa kampanye negatif, misalnya dari Uni Eropa.
“Terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” tandasnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam siaran persnya menyatakan, Pertamina telah melakukan langkah cepat dengan melakukan uji coba penyaluran B30 sejak November 2019 di beberapa kota besar antara lain Palembang, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur hingga Sorong, Papua.
“Pertamina telah menyiapkan 28 TBBM (terminal bahan bakar minyak) sebagai titik simpul pencampuran B30, yang nantinya akan disalurkan ke seluruh SPBU millik Pertamina di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa menikmati B30 melalui produk biosolar dan Dexlite,” ujar Nicke.
Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian peluncuran program B30 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, tampak hadir Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama.
Jakarta, 23 Desember 2019
