Rekanan Lamteng Pertanyakan Tender Ulang ULP
Lampung Tengah, Suaralidik.com – Sejumlah rekanan di Lampung Tengah (Lamteng) mempertanyakan perihal pengulanganan lelang tender oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa.
Ini membuat rekanan geram dan menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk andil dalam pengawasan proses lelang tender proyek di Lamteng.
“Para rekanan di Kabupaten Lampung Tengah yang mengikiti proses lelang tender pada bulan April lalu kecewa dengan sikap ULP yang tidak memberikan alasan jelas kepada para rekanan, perihal pengulangan proses lelalang tender proyek,” ujar Afrizal yang merupakan Sekertaris Gabpeknas Lamteng, Rabu (22/5/2019) di dampingi Guston HR selaku bendahara Aspekindo dan Sidik serta Eky sebagai pihak rekanan.
Menurut dia, para rekanan yang ada di Lamteng mempertanyakan terkait alasan pengulangan lelang tender di ULP. Karena, kata dia, ULP tidak memberikan alasan jelas perihal digugurkanya puluhan perusahanan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
“Ada sekitar 40 perusahan yang digugurkan tanpa alasan yang jelas. Menjadi tanda tanya besar mengapa begitu banyak perusahaan yang mengikuti tender proyek di Lampung Tengah, mayoritas diulang tanpa alasan yang jelas. Kita menduga pokja di Lampung Tengah melakukan pengkondisian terhadap paket-paket tersebut,” papar Afrizal.
Ia menjelaskan, sejumlah rekanan sudah mempertanyakan perihal tersebut kepada pihak ULP, namun para pokja yang bertanggung jawab dalam proses ini, tidak memberikan jawaban kepada para rekanan yang telah mengikuti lelang tender.
“Saya yang juga sebagai rekanan, bersama sejumlah rekanan yang lain sudah mencoba mempertanyakan hal ini kepada pihak ULP, namun saat kami menayakan alasan kepada mereka terkait hal ini, lima pokja yang ada di ULP tidak bisa memberikan alasan kepada kami, terkait pengulangan Lelang Tender dan pendiskualifikasian puluhan perusahan secara sepihak,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, para pokja membuat pernyatan sehubungan dengan adanya proses lelang tender yang di diskualifikasi/digugurkan dengan ini menyatakan bahwa, proses pelaksanaan tender yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada tanggal 22 mei 2019 akan dilaksakan pembuktian, tidak akan dilaksakan seluruh pokja. Lalu selanjutnya, pihak ULP selaku pelaksana proses tender selanjutnya akan memberikan penjelasan sehubungan dengan pendiskualifikasi dalam proses tender, dan proses lelang ualng akan dilaksanakan pada 27-28 Mei 2019.
“Kami berharap Pihak Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) lalu Mabes Polri, dan Kajaksaan Agung, supaya dapat turut memantau proses lelang di Kabupaten Lampung Tengah dengan serius,” pungkas Afrizal.(***Edy doy).
