Regulasi Pilkada Jelas, Tapi Masih Ada Yang Gadaikan Kehormatan, Ini Ulasannya
Parepare – Suaralidik.com Bawaslu Provinsi mensosialisasikan Undang-undang dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak dengan mengundang komponen-komponan yang nantinya berhubungan PILKADA yang berada dalam Wilayah Ajatappareng, (Parepare, Pinrang dan Sidrap). Pada Hotel Kenari Bukit Indah Kota Parepare. Selasa, 06/02/2018.
Prof.DR, Muhammad S.Ip selaku Anggota Dewan Kehormatan Penyelengggaran Pemilu (DKPP) 2017-2022 , mengaku prihatin dengan penangkapan dua Kepala daerah yang terjerat Kasus Korupsi masing-masing Gubernur Jambi dan Bupati Jombang yang menjadi tontonan masayarakat lewat media massa, dua pekan terakhir.
“Inilah contoh bagaimana Kepala Daerah yang terpilih menggadaikan kehormatan karena kompetisi yang tidak sehat,”urainya.
Mantan Komisioner Bawaslu RI ini menjelaskan ada lima syarat Pemilu Demokratis yang melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyat. “Diantaranya regulasi yang demokratis dan tegas, Peserta Pemilu yang taat aturan, Pemilih yang cerdas dan Partisipatif , Birokrasi netral serta Penyelenggara yang berkompeten dan berintegritas,”terang Guru Besar UNHAS ini.
Juga menjelaskan bahwa Pilkada periode sebelumnya, sulit membedakan antara sosialisai dan kampanye, hingga Penyelenggara Pilkada terkhusus Bawaslu sulit untuk menindaklanjuti laporan.
“Namun Penyelenggaraan Pilkada kali ini sudah diatur regulasi yang jelas , termasuk Money Politik dengan sanksi yang sangat berat, kita mematok penyelenggara bekerja secara profesional karena ibarat sebuah pertandingan dia adalah wasit, jika wasitnya tidak netral pasti akan menimbulkan kekacauan,”tegasnya.(Achadoel).
