RDP Komisi III DPRD Maros Bahas Dugaan Markup Gaji, Dorong Transparansi dan Kesejahteraan Karyawan Maros, Selasa 21 April 2026
Suaralidikpro— Komisi III DPRD Kabupaten Maros menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Bantimurung untuk menindaklanjuti adanya dugaan markup gaji karyawan yang dinilai masih berada di bawah standar. Rapat ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja serta mendorong transparansi di lingkungan perusahaan.RDP tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan, instansi teknis, serta unsur pengawas ketenagakerjaan.
Dalam suasana yang kondusif dan konstruktif, masing-masing pihak diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan pandangan secara terbuka.Ketua Komisi III DPRD Maros menegaskan bahwa forum ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai wadah mencari solusi terbaik bagi semua pihak. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, kami juga memberi kesempatan kepada pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan secara objektif,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penggajian serta administrasi keuangan perusahaan agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, disarankan pula agar pihak terkait meningkatkan pengawasan guna mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.Perwakilan perusahaan menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal serta membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan karyawan.
Mereka juga menyatakan siap berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan.RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan profesional di Kabupaten Maros.
DPRD melalui Komisi III menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ditemukan solusi yang memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.Dengan adanya dialog terbuka seperti ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja semakin kuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan