Yasser Latief: Rastra Adalah Program Pusat Jadi Jangan Dijadikan Bahan Kampanye
Parepare, Suaralidik.com – Terkait beredar isu terhadap Paslon nomor urut 1 Kota Parepare mengenai Rastra atau beras sejahtera bahwa penyebab di diskualifikasi nya Paslon nomor urut 1 itu dikarenakan pembagian Rastra kepada masyarakat berimbas akan mandetnya penyalurannya kepada masyarakat di tanggapi langsung oleh Ketua Tim pemenangan FAS, Yasser Latief saat mengadakan silaturrahim dengan beberapa awak media di cafe Carlos 04/05/2018.
Yasser menjelaskan bahwa program rastra merupakan program pusat yang memang harus dibagikan kepada masyarakat yang tercatat sebagai penerima. Bukan sebaliknya dijadikan bahan kampanye oleh salah satu Paslon sehingga opini masyarakat menganggap rastra merupakan bantuan dari salah satu Paslon itu.
“Jangan menganggap kami zholim terhadap warga dengan adanya isu rastra, sehingga warga menganggap kami menghalangi penyalurannya. Itu merupakan program pusat yang harus dijalankan oleh setiap daerah” ungkapnya. “Meskipun sampai 200kg pun kami senang” lanjutnya.
Dalam pilkada ada aturan yang disepakati bersama dan tidak boleh dilanggar. Seketika itu dilanggar maka akan diberikan sanksi sesuai undang undang yang berlaku.
Sangat jelas dalam UUD No 10 tahun 2016, Pasal 71 Ayat (3) yaitu dilarang menggunakan kewenangan Program yang menguntungkan Paslon 6 bulan sebelum penetapan hingga penetapan Paslon, dimana yang diduga terjadi Pemanfaatan Program oleh Paslon itu.
Diketahui, Pasal 71 Ayat 3 yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Dimana pada Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (RIS/AD)
