Proses Lelang Jembatan Bialo Didemo, ULP : PT Gunung Raya Masuk Daftar Hitam
BULUKUMBA, Suaralidik.Com – Pada hari Kamis tgl 18 Oktober 2018, Pkl .13.00 wita,di depan Kantor Bupati Bulukumba, Jln.Jend.Sudirman, Kel.Loka, Kec. Ujungbulu, Kab. Bulukumba telah berlangsung Aksi Damai dari Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) SUL-SEL sekitar 10 Orang dipimpin oleh Muhammad Akbar.
Aksi dilakukan dengan menggunakan membentangkan spanduk yang bertuliskan Siapa yang akan masuk penjara di balik skandal jembatan bialo,
Karena adanya polemik dalam proyek pembangunan jembatan Bialo tahap II yang dimana terdapat beberapa kejanggalan dalam proses tender berdasarkan hasil investigasi internal perhimpunan pergerakan mahasiswa (PPM) SUL-SEL
Muhammad Akbar,Menuntut dengan keras pihak panitia ULP untuk memberikan penjelasan kepada kami dan seluruh masyarakat terkait dengan tender proyek pembangunan Jembatan Bialo tahap II selama dua Kali
Mendesak pihak Dinas PEKERJAAN UMUM Kab. Bulukumba untuk menjelaskan kepada kami terkait dasar pemutusan kontrak kepada PT Gunung Raya Bulukumba,dan Meminta kepada Bupati Bulukumba serta Kadis PU untuk tidak dilanjutkan proyek pembangunan Jembatan Bialo sebelum proses hukum dan permasalahan admidstrasi selesai,” tuturnya.
Pukul 13.26 wita Aksi diterima oleh Umar, SH Sekertaris Layanan Unit kerja dan Ir. Muh Amri Kadis PU dalam hal ini,
Perlu diketahui pada tanggal 16 Agustus 2017 Akhir Proses Lelang seiring waktu berjalan ada penyampaian LKPP bahwa PT Gunung Raya masuk dalam daftar Hitam perusahaan dan besok akan dilakukan penandatanganan kontrak bagi pemenang.
Adanya keterlambatan oleh LKPP dalam menayangkan bahwa perusahaan tersebut masuk dalam daftar Hitam Perusahaan, jadi kami dari Dinas PU akan segera meminta pada pejabat pembuat Komitmen untuk melakukan klarifikasi atau melakukan pelelangan ulang.
Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT Gunung Raya Bulukumba akan kami periksa dan di hitung secara bersama kalau tidak sesuai volume dan kualitas yang dikerjakan akan kami bongkar dan pekerjaan berhenti setelah abis kontrak dan itulah hasil yang akan dilaporkan oleh konsultan ke PPk.(***iswanto)
