Polda Sulsel Periksa Penyuplai BPNT Bantaeng, Penyaluran Ke KPM Terancam Terhambat

Perbesar

Bantaeng, suaralidik.com – Tim Tindak Pidana Korupsi (TIPIDKOR) Polda Sulsel kembali melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pengusaha  Zaenuddin asal Kabupaten Bantaeng  yang juga penyedia bahan pangan program BPNT pada Jumat (9/10/20) siang.

Zaenuddin menjalani pemeriksaan di ruang Unit Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Kantor Polres Bantaeng oleh oleh Ipda Makmur, SH.

Fokus Menjalani Pemeriksaan Terkait BPNT

Zaenuddin mengaku jika dirinya sedang menjalani proses pemeriksaan tim Tipidkor Polda Sulsel dan bahkan sudah beberapa kali mendapat undangan klarifikasi, baik di Kantor Polda Sulsel maupun undangan untuk menjalani pemeriksaan di kantor Polres Bantaeng.

“Saat ini saya fokus menghadapi undangan pemeriksaan dari Polda Sulsel, baik di Kantor Polda Sulsel maupun di Kantor Polres Bantaeng yang telah dilakukan oleh Anggota Tipikor Polda Sulsel. Olehnya itu kami selaku penyedia bahan pangan dalam program BPNT  di Kabupaten Bantaeng terpaksa terkendala dari segi waktu untuk menyiapkan bahan pangan, jadi kemungkinan besar penyaluran BPNT di Bantaeng ini agak terhambat untuk saat ini” Ucap Z.

Sementara itu, Ipda Makmur, SH mengkau jika pihaknya menjalankan  perintah dari Dirkrimsus Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan terkait program BPNT di Kabupaten Bantaeng.

“Saya ini melaksanakan perintah dari Dirkrimsus Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan terkait Program BPNT di Kabupaten Bantaeng, dan sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan kebeberapa pihak, diantaranya adalah para  E-Warong atau Agen, para pendamping BPNT, serta Pihak Penyedia bahan pangan”. Ungkap Ipda Makmur

Baca Juga : Diduga Oknum Anggota DPR RI Ikut Menikmati Aliran Dana BPNT di Sulawesi Selatan

Polda Sulsel Menuai Kritik

Pemeriksaan terhadap penyuplai program BPNT, justru Polda Sulsel mendapatkan kritikan dari kalangan aktivis dan masyrakat di Bantaeng karena dinilai berpotensi mengkaibatkan keterlambatan penyaluran BPNT terhadap penerima manfaat.

Kritikan datang dari Armada Group Askari  LMP yang menyebutkan bahwa tindakan anggota Tipikor Polda Sulsel bertindak diluar prosedur hukum.

“Apa yang dilakukan oleh Anggota Polda Sulsel dalam hal ini unit Tipidkor terhadap para pihak yang terkait BPNT di Bantaeng adalah tindakan yang jauh dari Makna Visi dan Misi Dittipidkor Bareskrim Polri yang menyebutkan,

1. Mewujudkan kepercayaan publik (trust buiding) dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang profesional, obyektif dan transparan.
2. Mewujudkan Kualitas Penyidik Tindak Pidana Korupsi yang handal.
3. Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dengan menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.
4. Mewujudkan fungsi pendukung teknis dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi melalui scientific crime investigation antara lain pengawalan peralatan khusus (alsus) pembuntutan/surveillance, penyadapan/intercept, computer forensic, Digital Forensic, Integrated Computer Forensic yang profesional
5. Merumuskan pengembangan sumber daya sistem dan metode untuk mendukung tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel. Membangun kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Akademisi dan masyarakat baik dalam/luar negeri melalui kemitraan dalam pencegahan dan pemberantasan kasus Tindak Pidana Korupsi.
6. Meningkatkan sinergitas dengan aparat penegak hukum tindak pidana korupsi (Kejaksaan dan KPK) dan Stakeholder (BPK, BPKP, LKPP, dll.) serta dengan Lembaga Internasional dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penanganan tindak pidana korupsi.

Selain dari itu, Azkari juga mengungkapkan bahwa mengacu pada pasal 14 huruf m Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegak hukum sebagai Penyelidik, Penyidik Pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi komplik kepentingan.

(Rs)