Pokja Dan PPK Pembangunan Puskesmas Bungi Dilapor Di Kejaksaan
PAREPARE, SUARALIDIK.COM – Berita media online dengan judul berita Usut Tuntas ” Kong Kalikong ” Pemenang tender proyek Puskesmas Bungi kab Pinrang, mendapat tanggapan dari PPK proyek pembangunan Puskesmas Bungin, Hj.Ulfa Anwar,S.Si,Apt.M.Kes.
Dengan berbicara nada tinggi Hj. Ulfa Anwar mengatakan, saya bekerja mengacu pada Permen PUPR No.14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
Dalam Pasal 112, disitu salah satu penjelasannya bahwa, yang diprifikasi adalah keberlakuan data isian kualifikasi, bukti sertifikasi kompetensi personal manejerial pada jasa konsultasi pekerjaan konstruksi, atau personil inti pada jasa konsultasi kontruksi, melakukan sertifikasi pada operator pelaksana ada di PPK. Kemudian, PPK menerbitkan SPPJ dalam hal pemenang yang memenuhi ketentuan yang telah disebutkan diatas, ucap Hj. Ulfa.
Dari hasil pemilihan pokja kemarin, lanjut Ulfa, ada tiga perusahaan yang memasukan penawaran. Dari tiga perusahaan tersebut antara lain, CV. Cahaya Abadi Barru, CV. Alena Konstruksi dan CV. Rama. Setelah kualifikasi data, CV Alena Konstruksi tidak datang sehingga gugur karna tidak menghadiri undangan kualifikasi tersebut, jadi yang muncul tinggal dua.
Setelah dilakukan kualifikasi data inti di kedua perusahaan ini, CV Abadi Cahanya Barru tidak penuhi sesuai aturan yang saya minta yaitu, harus mempunyai Sertifikasi Kompetensi ahli K3 Konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan diakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Sementara data inti yang diperlihatkan sama saya adalah, sertifikat ahli K3-nya dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang tidak dilegalisir oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNP ). Kalau saya loloskan ini, yang ditangkap adalah saya, kalian enak dapat duit, saya kodong yang tanggungjawab.
Ketika ditanya tentang, kenapa pokja memberi tanda bintang kepada CV. Abadi Cahaya Barru, Hj. Ulfa kembali mengatakan, makanya saya bilang kepada pokja, kenapa bisa ada begini kita loloskan. Kenapa memang tidak dikensel pada saat itu, ucap Hj. Ulfa, terkesan menyalahkan pokja.
Menanggapi peryataan Hj.Ulfa sebagai PPK Proyek Puskesmas Bungi, sumber media ini mengatakan, semua tahapan proses tender sudah dilaksanakan oleh pokja dan tidak ada persyaratan administrasi sertifikasi ahli K3 yang harus dikeluarkan oleh lembaga tertentu dan atau dilegalisir oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNP ). Kalaupun ini menjadi persyaratan mutlak, maka Pokja dari awal sudah menggugukan CV. Abadi Cahaya Barru, ungkapnya.
Berkaitan hal tersebut, Pokja dan PPK dilaporkan di Kejaksaan Pinrang dengan nomor surat mengaduan, No. 01/LP/XII/PNR/2020. Prihal : Laporan Penyalagunaan Kewenangan Atas Jabatan Sebagai Pokja UPL Kabupaten Pinrang dan PPK Pekerjaan Rehab Total PKM Bungi.
Ditempat terpisah, Ketua LSM Kompak, Sinrang Rais,SH, mengatakan, pelaksanaan proses tender pada pekerjaan proyek rehab total Puskesmas Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dinilai cacat hukum.
Oleh karna itu kata Sinrang Rais, pemerintah daerah atau instansi yang berwewenang untuk seherah menganulir perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang. Bilamana tidak ada respon dari pihak yang berwewenang, maka kami akan bawa persoalan ini ke rana hukum, ucapnya.(IS/AD)
