Perkuat Kedaulatan Negara, BNPP RI Bangun Sejumlah Pos Lintas Batas Negara

Perbesar

JAKARTA, SUARALIDIK – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI) mencatat sejumlah progres yang menggembirakan dalam pengelolaan perbatasan negara pada tahun 2023.

Melalui berbagai proyek strategis dan upaya penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga, BNPP RI menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Salah satu pencapaian penting adalah pembangunan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Serasan, PLBN Napan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Nyamuk, dan PLBN Yetetkun. Menurut Sekretaris BNPP RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, pembangunan pos-pos ini bukan hanya tentang fisik bangunan, tapi juga tentang memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Selain itu, BNPP RI berhasil menyelesaikan perundingan unresolved dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), serta peneguhan batas laut teritorial dengan Malaysia dan Vietnam, memastikan kedamaian di kawasan perbatasan.

Dalam hal pembangunan infrastruktur dan layanan sosial di wilayah perbatasan, BNPP RI memberikan kontribusi signifikan. Proyek seperti pembangunan Pos Pamtas dan pasar rakyat meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas BNPP RI dengan penyiapan kawasan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan penyediaan alat bantu pertanian.

Selain itu, BNPP RI juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi di wilayah perbatasan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan kapasitas pengelola koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemberdayaan masyarakat adat terpencil di wilayah perbatasan juga menjadi fokus BNPP RI dalam upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan.

Dengan capaian signifikan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengelolaan perbatasan negara demi terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. ***