Pengelolaan Karet PT. Lonsum di Bulukumba Terancam Dihentikan?

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Puluhan pengunjuk rasa, buruh PHK PT. Lonsum Tbk di Bulukumba kembali menyerbu kantor Bupati. Senin (21/8/17).

Kedatangan puluhan demonstran itu menyuarakan hal sama terkait, belum dibayarkannya bonus tahunan karyawan PHK di dua Etate Lonsum.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto saat menerima aspirasi demonstran mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba segera mengevaluasi izin pengelolaan karet PT Lonsum di Bumi Panrita Lopi itu. Dan tak menutup kemungkinan akan dihentikan, apalagi periode berakhirnya sudah dekat di tahun 2020 mendatang.

Menyrutnya, PT Lonsum belum memberikan kontribusi kecuali dana bagi hasil dari pusat.

“Kami akan tetap menyurati manajamen Lonsum di pusat, untuk membayarkan bonus karyawan yang telah di PHK. Jika tidak dibayakan silahkan angkat kaki di Bulukumba,” ujar Tomy di hadapan demonstran.

Hal yang terkesan membandel lanjut Tomy, adalah rekomendasi bupati yang meminta bonus tahunan karyawan PHK dibayarkan juga tidak dilaksanakan.

Tidak ada alasan menurut Tomy tidak membayarkan bonus karyawan PHK, lantaran hingga saat ini Lonsum tetap membayarkan bonus pada karyawan yang masih bekerja.

“Selama lonsum masih belum juga membayarkan bonus, Pemkab tidak akan lagi melayani manajemen karena tidak bisa mengambil keputusan dan sikap pada persoalan yang kita ambil bersama,” tegas Tomy.

Sementara itu Humas PT. Lonsum, Rusli mengaku tidak ambil pusing atas pernyatam Wakil Bupati terkait keberadaan lonsum di Bulukumba, pasalnya itu kebijakan daerah. Rusli mengaku jika pembayaran bonus tidak bisa dibayarkan, berdasarkan keputusan presiden Lonsum pusat.

“Itu urusan pemerintah, yang pasti bonus tidak bisa dibayarkan,” ungkap Rusli.

REP: Indra Chairunnisa