Pengangkatan Sekdes Bontoraja Menuai Protes Tajam Dari Tokoh Pemuda Desa Bontoraja

Perbesar

Bulukumba, Suara Lidik – Akibat diaktifkannya kembali H. Andi Muhalim, S.Pd sebagai sekretaris desa (sekdes) Bontoraja, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba sejumlah tokoh masyarakat melayangkan protes ke rumah Kepala Desa Bontoraja Idrus. Senin (12/06/2017).

Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda memprotes diaktifkannya kembali H. Andi Muhalim sebagai sekdes Bontoraja karena dianggap tidak sesuai dengan aturan, sebab H. Andi Muhalim diketahui sudah pensiun sebagai PNS sementara persyaratan pengangkatan sekretaris desa harus berstatus PNS.

Menurut keterangan yang diperoleh dari salah satu tokoh pemuda Desa Bontoraja Arman mengungkapkan bahwa sebelumnya H. Andi Muhalim memang pernah menjabat sebagai sekretaris di Kantor Desa Bontoraja, selanjutnya menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Bontoraja. Setelah jabatan Kepala Desa di duduki oleh Idrus berdasarkan hasil ketetapan pilkades Bontoraja dua tahun silam, sekretaris desa dijabat sementara oleh H. Hasir.

“Saya selaku masyarakat Desa Bontoraja tidak sepakat dan sangat keberatan jika H. Andi Muhalim kembali menduduki jabatan sekretaris mendampingi Idrus selaku kepala Desa Bontoraja, sebab penetapan H. Andi Muhalim selaku sekdes saat ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan sebab dia sudah pensiun sebagai PNS” Tegas Arman kepada wartawan suara lidik.

Arman yang juga menjabat sebagai ketua karang taruna Bontoraja juga menambahkan bahwa pengangkatan sekretaris desa seharusnya tidak melenceng jauh dari ketentuan dan peraturan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Tokoh pemuda desa Bontoraja ini juga berpendapat bahwa pengangkatan H. Andi Muhalim sebagai Sekretaris Desa Bontoraja di sinyalir adanya indikasi titipan salah satu oknum di  BPMD Kabupaten Bulukumba terkait perpanjangan keaktifan H. Andi Muhalim sebagai sekdes Bontoraja.

“Kita semua tidak buta pemahaman dan wawasan dalam memahami undang-undang. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dijelaskan dalam huruf c yang membahas bahwa perangkat desa wajib diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa” Jelas Arman. (Iswanto/red)