Pengambilalihan Sekolah Anak TKI di Malaysia Menjadi Tanda Tanya Besar
Jakarta, suaralidik.com – Setelah 11 Tahun dikelola Yayasan Peduli Insani Nusantara (Yapinus), sekolah di Sabah Malaysia diambil alih sepihak oleh Perusahaan Felda Global Ventures SDN BHD, bersama pemerintah, melalui Konsulat Republik Indonesia Tawau, Sabah Malaysia tanpa perundingan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Yapinus, Firdaus Gigo Atawuwur, dalam keterangan tertulis yang diterima suaralidik.com, Selasa (21/8).
Diketahui sebelumnya, pengambilalihan tersebut resmi setelah diterbitkannya himbauan pengelolaan dari Duta Besar RI Kuala Lumpur kepada Dato’ Zakaria Arshad, Grup Presiden FGV Holdings Berhad dan diteruskan melalui surat nomor: (25)14/1/80/13-7 Tanggal 15 Agustus 2018 dari Pihak perusahaan Felda kepada Yapinus yang memberi kabar tentang pengambilalihan pengurusan sekolah di perusahaan Felda, Sabah Malaysia.
Merujuk surat himbauan KBRI Kuala Lumpur, terkait tuduhan kepada Yapinus memiliki track record kurang baik sejak 2008, dan senantiasa memutarbalikkan fakta di media dan mengatasnamakan nama pejabat untuk menekan perusahaan perkebunan, adalah hal yang tidak benar.
Menurut Firdaus selaku Ketua Umum Yapinus, fakta sebaliknya bahwa semua persyaratan dalam menyelenggarakan hal tersebut telah dipenuhi. Bahkan Yapinus memiliki hubungan baik dan memiliki nota kesepahaman dengan pihak perusahaan. Selain itu, Yapinus telah mendapat rekomendasi dari Kepala District Officer Lahad Datu, BNP2TKI, Direktorat Pendidikan Non-Formal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Kalimantan Utara, Sosek Malindo, serta rekomendasi Ketua Pengarah Keselamatan Sabah, untuk memberikan pelayanan pendidikan anak TKI di Malaysia.
“Jika ada kekurangan terkait manajemen dan perijinan seharusnya ada solusi dari pihak pemerintah, karena semua persyaratan Yapinus dalam menyelenggarakan hal tersebut telah dipenuhi. Selain itu, sejak dahulu, seharusnya pemerintah dalam hal ini Konsulat RI, jika punya itikad baik, senantiasa membina, bukan mematikan usaha dalam memperhatikan nasib anak-anak TKI di luar Negeri,” ungkap Firdaus.
“Kami sejak 11 tahun yang lalu atas dasar kepedulian terhadap anak-anak TKI di Malaysia, faktanya mereka tidak mendapat perhatian pemerintah, mereka tidak mengenyam pendidikan, bahkan banyak dipekerjakan di perkebunan membantu orang tua, juga tidak sedikit dari data kami terjadi pernikahan di bawah umur, sehingga berdampak pada tindakan kekerasan anak, pemerkosaan, bahkan beberapa kasus pembunuhan,” lanjut Firdaus menegaskan legalitas Yapinus sebagai pengelola pendidikan di Malaysia.
Selain itu, ditambahkan dia bahwa pihak Yapinus senantiasa berkoordinasi dan melaporkan kegiatan setiap saat mengunjungi konsulat terkait penyelenggaraan pendidikan, namun pihak konsulat tidak pernah mengindahkan bahkan terkesan menutup diri. Padahal sebelum ini, sambungnya, perwakilan Pemerintah Indonesia baik dari Konsulat RI Tawau maupun Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu terdahulu, beberapa kali mengunjungi kegiatan sekolah-sekolah yang dikelola Yapinus.
“Hal aneh terkait masalah ini, pihak Konsulat RI telah mengeluarkan surat tugas tertanggal 6 Februari 2018 kepada 9 guru untuk membantu pendirian sekolah anak TKI di Ladang Felda, padahal Yapinus telah menjalankan 9 sekolah ini sejak 2008,” terangnya.
Dirinya hanya menyayangkan, karena pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak KBRI dan Konsulat RI di Tawau Selama ini, namun tidak pernah diundang dan dilibatkan oleh pihak konsulat untuk membicarakan terkait pelaksanaan pendidikan di luar negeri. “Bahkan dikesempatan rapat pada 27 April 2018 di Konsulat RI di Tawau ketua PKBM, Ibu Maulini Zeda bahkan pernah diusir dari ruang rapat tanpa alasan yang jelas dari pihak konsulat,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, siswa dari sembilan sekolah non-formal dari tingkat SD, SMP, SMA yang telah dibina Yapinus, tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Bahkan dalam waktu dekat, pihak perusahaan akan membatalkan ijin tinggal guru-guru dan menggantikan guru baru dari konsulat.
“Hal ini berdampak pada nasib guru-guru yang akan dipulangkan dari Malaysia, padahal mereka telah mengabdi sejak tahun 2008 mendidik anak-anak TKI di Sabah Malaysia tanpa dukungan dan bantuan pemerintah Indonesia selama ini,” tandasnya.
Hingga saat berita ini dirilis, guru dan anak-anak TKI yang selama ini bersekolah, tengah menanti dalam ketidakpastian, hal tersebut diakibatkan adanya pengambilalihan sepihak.(HEL)
