Pemprov Sulsel Stop Kerjasama Dengan Perseroda Sulsel

Perbesar

Makassar, SuaraLidik.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memutuskan kontrak kerjasama dengan PT. Sulsel Citra Indonesia atau Perseroda Sulsel.

Pasalnya sejumlah aset yang dikelola oleh perusahan daerah itu disebut nihil setoran.

Hal tersebut bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya adalah pengelolaan insinerator limbah medis.

Perseroda Sulsel diketahui belum menyetor uang bagi hasil atau deviden ke Pemprov Sulsel.

Perusahaan yang dipimpin Taufik Fachrudin yang merupakan ipar dari Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, dicatat oleh BPK masih berhutang hingga mencapai Rp. 1 miliar.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Sulsel Hasbih Nur mengatakan, Perseroda Sulsel sudah melunasi deviden tersebut, hanya saja kontraknya diputus.

Lanjut Hasbi, Dinas Lingkungan Hidup ingin mengelola insinerator sendiri. Hasilnya pun bisa menjadi pendapatan asli daerah tanpa harus sistem bagi hasil.

” Sudah kami putus, kami ingin pengelolaan lebih maksimal,'”ujar Hasbi pada Rabu (16/06/2021) siang.

Jika dikelola sendiri, lanjut Hasbi, “maka Pemprov Sulsel bisa menghasilkan sendiri sekitar Rp. 360 juta dalam sebulan. Itu pun pihaknya mematok dengan harga yang paling murah, yakni Rp. 15 ribu per kg.”

Sementara itu, jik dikelola oleh Perseroda, mereka mematok harga Rp. 30 ribu lebih per kg. Karena masih memakai jasa transporter pihak ketiga.

Sampah medis rumah sakit saja sekitar 8 ton per hari. Belum lagi dari klinik untuk obat yang kaduluwarsa.

“Kita murah Rp. 15 ribu dibanding daerah lain,” ungkap Hasbi.

Tidak hanya insinerator, pengelolaan parkir dirumah sakit milik pemerintah juga dikelola oleh Perseroda, namun hasilnya buntung.

Pihak rumah sakit akhirnya memilih menghentikan kerjasama tersebut.

Rumah sakit Labuang Baji misalnya, parkirannya sudah dikelola pihak lain.

Plt. Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf Latief mengaku sejumlah temuan BPK memang terkait kerjasama dengan Perseroda. Karena sejumlah aset yang dikerjasamakan hasilnya tidak berjalan baik.

BPK Sulsel merekomendasikan agar mengkaji ulang kerjasama tersebut. Tidak hanya dengan Perseroda, tapi juga dengan pihak swasta lain.

“Termasuk soal rumah sakit, mereka kan punya target BLUD, salah satunya dari parkir itu. Kalau tidak maskimal, bagaimana mau mencapai target,”tutup Sulkaf Latief.