Pemkab Sinjai Kembali Raih Opini WTP dari BPK
Sinjai, suaralidik.com – Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Drs. Widiyatmantoro, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sinjai bersama 14 Kabupaten/kota lainnya yang ada di Sulsel.
Penyerahan LHP ini diserahkan kepada Pelaksana Tugas Bupati Sinjai, H. A. Fajar Yanwar dan Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (28/5/18).
Baca juga: Pemkab Bulukumba Sukses Raih WTP 6 Kali Berturut-turut dari BPK
Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini telah didapatkan Pemerintah Kabupaten Sinjai untuj kedua kalinya.
Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Drs Widiyatmantoro, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah atas permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan saat pemeriksaan pendahuluan sehingga pemeriksaan bisa berjalan lancar dan beliau juga mengingatkan untuk melaksanakan perbaikan serta tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK.
“Tanpa mengurangi keberhasilan yang sudah dicapai kabupaten/kota dalam penyusunan laporan keuangan ini, BPK mengingatkan masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Kami mengharapkan pemerintah daerah dan pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan paling lama 60 hari setelah laporan diselesaikan,” jelasnya.
Pelaksana Tugas Bupati Sinjai H.A. Fajar Yanwar mengaku sangat bersyukur atas capaian predikat atau penghargaan prestesius tersebut yang telah diraih untuk kedua kalinya.
“Kita sangat bersyukur dengan capaian ini. Kami sangat berterima kasih atas apresiasi oleh BPK. Ini adalah gambaran bahwa pengelolaan keuangan kami berjalan dengan baik. Ini hasil kerja dan kemitraan dengan DPRD,” terangnya.
Sementara itu Sekda Sinjai, Drs. Akbar yang turut hadir dalam kegiatan ini juga merasa bersyukur atas raihan ini dan berharap kepada seluruh OPD agar tetap menjandikan prestasi ini sebagai motivasi agar lebih baik kedepan swrta bwrharap kepada DPRD Sinjai untuk twrus melakukan pengawasan.
“Prestasi ini kita sambut baik, namun hal ini juga merupakan tantangan besar kedepan dalam menyikapi segala perubahan yang ada sehingga seluruh OPD harus lebih cerdas dalam pengelolaan anggaran daerah,” jelasnya. (AaNd)
