MoU KNMP Ditandatangani di Tongke-Tongke, Bupati Sinjai Minta Program Nasional Ini Beri Manfaat Nyata bagi Nelayan Sinjai

Perbesar

SINJAI, Suara Lidik.com- Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Koperasi yang telah memilih Kabupaten Sinjai sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan penandatanganan kerja sama antarlembaga tersebut berlangsung di kawasan KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/9/2026), ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN.

Bupati Ratnawati menegaskan bahwa keberadaan KNMP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. “Kami berharap KNMP ini tidak berhenti pada seremoni. Harus ada tindak lanjut dan aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Untuk memastikan manfaat tersebut dapat dirasakan masyarakat, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyiapkan langkah konkret dalam mendukung pengelolaan dan operasionalisasi KNMP. Ia berharap keberadaan KNMP dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, dengan target peningkatan pendapatan nelayan hingga 75 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai yang didampingi Wakil Bupati Sinjai A. Mahyanto Mazda turut memaparkan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai memiliki wilayah laut sekitar 901,67 kilometer persegi, dengan potensi perikanan tangkap sekitar 55.000 ton per tahun dan perikanan budidaya sekitar 38.894 ton per tahun. Selain itu, Sinjai memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 28 kilometer yang menjadi ruang aktivitas masyarakat pesisir. Menurut Bupati, besarnya potensi tersebut perlu didukung dengan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa keberadaan KNMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa, khususnya masyarakat pesisir.

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah, bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah, KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi off-taker hasil tangkapan nelayan, karena infrastrukturnya sudah kami siapkan,” ujarnya.

Menurutnya, ke depan pemerintah akan memastikan nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut tanpa terbebani persoalan permodalan. “Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” lanjutnya.

Adapun ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha, peningkatan daya saing koperasi, serta pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kerja sama tersebut juga mencakup dukungan terhadap percepatan pengembangan KNMP berbasis koperasi, percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mendukung pengembangan KNMP, serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua lembaga.

Sementara itu, SKB yang ditandatangani mengatur penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan dan operasionalisasi KNMP bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penugasan tersebut meliputi persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, pengembangan usaha, serta perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

KKP sebelumnya telah membangun KNMP di 100 lokasi pada 2025, dengan 65 lokasi di antaranya berstatus uji coba operasional, dan program tersebut diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi desa pesisir, memperkuat swasembada pangan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pengembangan KNMP direncanakan terus berlanjut hingga 2029 dengan sasaran 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survei ke lokasi-lokasi pesisir, termasuk di pulau-pulau kecil, apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” jelas Menteri Trenggono.

Desa Tongke-Tongke sendiri ditetapkan sebagai salah satu lokasi pelaksanaan KNMP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025, bersama 64 desa lainnya di seluruh Indonesia. Program KNMP merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong transformasi desa pesisir dan kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Di Desa Tongke-Tongke, sejumlah fasilitas pendukung telah dibangun, antara lain gudang pendingin ikan (cold storage), pabrik es, perbaikan sarana tempat labuh, kios nelayan, sentra kuliner, serta bantuan perahu bagi nelayan. Fasilitas tersebut selanjutnya diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan dikelola melalui Koperasi Merah Putih di Desa Tongke-Tongke.

Operasionalisasi KNMP di Tongke-Tongke diharapkan menjadi landasan penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat tata kelola kawasan nelayan, meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, memperluas akses pasar, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.