iklan banner pemrov sulsel
Pemerintahan

Mendagri Sebut Komposisi Pendapatan APBD Sulsel TA 2023 Tergolong Kuat

waktu baca 2 menit
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, Memberikan Pengarahan Mengenai Penanganan Pemilihan Ekonomi dan Inflasi Sulsel, Kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Forkopimda Sulsel dan Bupati/Walikota se-Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jum'at 27 Januari 2023.

Makassar, SuaraLidik.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengaku bahwa, komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2023 tergolong kuat.

Hal itu disampaikan pada Pengarahan Mendagri mengenai Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulsel kepada Gubernur Sulsel, Forkopimda Sulsel, Bupati/Walikota se-Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (27/01/2023).

Adapun komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023 tergolong kuat, dengan PAD 57,25 persen dan pendapatan transfer 42,65 persen.

“Sulsel ini (komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023) pendapatan transfer 42,65 persen dan PAD 57,25 persen. Saya melihat dari segi pendapatan, Sulsel agak kuat,” ungkap Tito Karnavian.

Ia pun mengakui, ekonomi Sulsel memperlihatkan pertumbuhan yang baik, serta inflasi yang terkendali.

“Inflasi untuk Sulsel sementara ini cukup terkendali, pertumbuhan ekonominya juga bagus. Karena penyumbang pangan dan swastanya juga hidup,” jelasnya.

Tito Karnavian pun mendorong Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus mencari peluang agar PAD dapat meningkat. Serta mengoptimalisasi belanja daerah.

“APBD untuk mempercepat pembangunan, mempercepat recovery. Kita harap itu tepat sasaran dan bisa dimaksimalkan di sampai akhir tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, alhamdulillah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Tito Karnavian memberikan arahan terkait penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi.

“Kita harap dengan arahan Bapak Mendagri kepada kami selaku Pemprov, Forkopimda, dan Bupati/Walikota dapat memaksimalkan upaya penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi,” jelasnya.(*)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version