LIDIK PRO Lampung Tengah Bidik Kasus Pengadaan Motor Gapoktan Yang Diduga Tanpa E-Katalog

Perbesar

Lampung tengah, suara lidik.com -Pengadaan motor sebanyak 31 unit melalui Kabag perlengkapan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang tersebar pada 28 kecamatan di kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 di duga kuat tidak memakai e-katalog.

Hal ini mulai muncul dipermukaan setelah dilakukannya investigasi langsung di lapangan oleh tim Investigasi Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) DPD Lampung tengah bersama dengan tim media dari suaralidik.com dibeberapa wilayah.

Hasil investigasi, salah satu nara sumber menjelaskan kalau pengadaan mengacu kepada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa republik indonesia (LKPP) maka seharusnya memakai e-katalog.

Sementara itu,  kepala bagian perlengkapan (YSR) mengemukakan dan membenarkan tentang Pokja ini dan dirinya mengaku jika itu merupakan kebijakan Bupati.

“”memang betul pengadaan motor tersebut melalui pokja kami dan ini kebijakan bapak bupati kita” ujarnya YSR

Lebih lanjut dikatakannya, dari total 39 unit sepeda motor merk Yamaha Vision, Dinas pertanian bagikan ke sebanyak 31 unit

Jauh (YSR) mengatakan ‘sebelum saya cuti saya gak mau tau motor sudah dibagikan ‘beber ya
Lanjut (YSR) itu motor seluruh 39 unit jenis yamaha vixion 31 dinas pertanian dibagikan ke Gapoktan 28 unit, sisanya 8 unit di inventariskan oleh dinas pertanian ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK).

Menurutnya metode pengadaan itu salah karena seharusnya memakai e-katalog. Walaupun termasuk pengadaan langsung pihaknya juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan malah balik nombok sebesar 300 ribu rupiah per unitnya.

“saya tau metode pengadaan itu salah, harus memakai e-katalog dan walaupun itu pengadaan langsung,  saya tidak dapat untung apa-apa dan malah nombok 300 ribu rupiah per unit, yaa tinggal kali dengan 39 unit” elaknya.

Ketua LIDIK PRO Lampung tengah, Edy menduga jika terdapat unsur-unsur penggelembungan anggaran karena dalam pengadaan itu dilakukan secara tender langsung.

” Kami dari Lidik pro menduga kuat jika ada unsur-unsur penggelembungan anggaran, karena dalam pengadaan itu dilakukan dengan cara tender langsung”

Kepada media, Pihak Lidik Pro mengungkapkan jika akan menindaklanjuti kasus ini dan akan ditempuhnya ke jalur hukum setelah berhasil mengumpulkan alat bukti kuat bersama timnya dilapangan. (***ED/BCHT)