LIDIK PRO: Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Diduga Menjadi Ajang Bisnis Disdikbud Lamteng
Lampung tengah suara lidik.com – Dalam Upaya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana APBN tahun 2017 untuk rehabilitasi ruang Kelas / belajar di provinsi lampung diduga kuat menjadi ajang bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Lamteng.
Pasalnya dari hasil investigasi Lembaga Investigasi Mendidik Pro Rakyat Nusantara (LIDIK PRO) DPD Lamteng menemukan beberapa hal ganjil dalam tehnis pelaksanaan program tersebut.
Beberapa sumber mengatakan kalau dalam pengadaan material berupa rangka baja disediakan langsung atau dibelanjakan oleh pihak Disdikbud dan sisa material lainnya baru dihandle oleh pihak sekolah.
Kepada Lidik Pro disampaikan, Tahun 2017, sekolah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang kelas diantaranya SDN 2 Ono harjo mendapat 6 lokal , SDN 3 Karang endah 2 lokal ,SDN 1 Karang endah 6 lokal, SDN 2 Karang endah 1 perpus, SDN 1 Yukum 1 perpus, SDN 2 Poncowati 3 lokal dan SD 1 ma’arif bandar jaya 3 lokal.
” memang pekerjaan swakelola mas tapi rangka bajanya orang dinas yang membelanjakan. punya saya saja hampir 200jt mas dipotongnya ” ungkap salah satu pihak sekolah yang enggang disebutkan namanya.
“LEBIH PARAHNYA LAGI PADA SAAT PARA KEPSEK MELAKUKAN TANDA TANGAN BERKAS SALAH SATU OKNUM DINAS MENGATAKAN UNTUK RANGKA BAJANYA NANTI KITA SAJA YANG MENGESUB KATA OKNUM DINAS”
Lebih jauh menuturkan ” kok yo kadang – kadang aneh mas bantuan itu swakelola harusnya itu hak kami mau belanja dimana saja tapi mau enggak mau kami ikut mas dan pihak sekolah takut mas” keluh sumber’
Dari berbagai sumber yang diperoleh, sudah sangat jelas pihak Disdikbud lamteng menjadikan lahan basah mereka dalam pelaksanaan program bantuan dari Kemendikbud.
Bagaimana tidak, para Kepala sekolah terpaksa ikut arus lantaran takut untuk melawan kemauan dinas tersebut.
Ketua Invetigasi Lidik Pro, Edi Doy kepada media mengungkapkan jika pihaknya akan meneruskan laporan dan keluhan-keluhan ini ke Tim Saber pungli, Kadis Disdikbud dan wakil bupati
“Kami akan teruskan keluhan dan temuan-temuan ini dengan melibatkan instansi terkait tentunya” Tutup Edoy .
Ditempat yang berbeda, mantan kepala disdikbud pada prieode tahun 2017 Drs.Hi A helmi menjelaskan kalau pekerjaan itu merupakan swakelola. pihak sekolah buat proposal sendiri dan dikirim sendiri ke pusat dan uangnya pun langsung masuk ke rekening mereka.
“saya tidak tau kalau temuan seperti itu, kamu langsung temuin pak aria kusuma aja dia yang membidangi masalah DAK kabupaten atau pun DAK APBN” jelasnya
Aria yang ditemui langsung saat itu lagi-lagi juga mengelak. “enggak ada yang seperti itu saya ini pejabat ngapain naik – naik atap sekolahan untuk pasang rangka baja dan itu swakelola” elak aria.(***Ed)
