Lembaga SE FKIP Unismuh Makassar Tuntut Efektivitas Kebijakan Kampus Ditengah Pandemi
Makassar – Senin (8/6/2020) – Lembaga Se FKIP Unismuh Makassar memasuki area kampus dengan melakukan aksi dengan tuntutan salah satunya persoalan keringanan BPP atau uang kuliah yang dibayarkan tiap semesternya di Gedung Iqra Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Makassar, aksi yang dimulai setelah sholat duhur ini membawa beberapa tuntutan selain dari BPP tersebut yaitu evaluasi kinerja dosen selama menjalankan kuliah daring yang dinilai banyak dan tidak kondusif, keringanan kepada mahasiswa tingkat akhir yang berpotensi akan lanjut di semester selanjutnya diakibatkan terhambat menyelesaikan studi di masa pandemi COVID-19 ini dan juga persoalan kejelasan wisuda dalam hal ini dana yang telah dibayarkan sebelumnya.
Alex Ketua Umum BEM FKIP Unismuh Makassar sekaligus Jenderal Lapangan di Aksi yang dilakukan menyampaikan bahwa “aksi ini adalah aksi yang murni dari hati nurani mahasiswa di FKIP yang diwakili oleh lembaga se-FKIP dalam hal ini BEM, PIKOM dan HIMA yang ada di FKIP, di masa pandemi ini ekonomi yang tidak stabil maka sudah seharusnya Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan keringanan akan BPP semester selanjutnya, kami tidak minta untuk di gratiskan karena kami paham Unismuh Makassar adalah kampus amal usaha Swasta milik Muhammadiyah maka minimal keringan dari setengah uang kuliah tersebut yang diharapkan.”
Dalam aksi yang dilakukan ini kemudian hadir Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar WR 3 Dr. Muhammad Tahir M.Si yang menerima massa aksi untuk melakukan Audiens di Ruang Rektorat lantai 17 Gedung Iqra Unismuh Makassar.
Dalam Audiensi nya, pimpinan menerima saran dari teman-teman Lembaga di FKIP dan akan di Sampaikan di rapat Pimpinan Universitas.
Alex dalam audiensi memberikan penekanan dan penjelasan secara langsung bahwa di masa sekarang sekiranya pimpinan memberikan keringanan akan uang kuliah diakibatkan ekonomi orang tua mahasiswa menurun drastis apalagi mereka yang berasal dari kalangan petani dan buruh harian , selain itu subsidi kuota dinilai bahwa seharusnya didapat semester genap ini karena kami mahasiswa sudah membayar uang kuliah namun harus mengahadapi daring akibatnya orang tua mahasiswa di kampung harus mengeluarkan biaya tambahan dalam hal ini uang Kuota Internet agar anaknya bisa ikut kuliah Daring, bisa saja nilai mahasiswa kali ini tergantung jaringan mereka di kampung dan hal ini harus memberikan perhatian pula oleh pimpinan dan meminta Pimpinaan menanggapi hal ini paling lambat 1 Minggu setelah audience ini, jika tidak maka akan ada aksi susulan.
(NWA)
