KPK Dorong Akselerasi Sertifikasi Tanah dan Bangunan di Sulawesi Selatan

Perbesar

Makassar, SuaraLidik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya optimalkan pengamanan aset daerah. Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (17/07/2024).

KPK mendorong agar sertifikasi tanah dan bangunan milik daerah dapat diakselerasi pelaksanaannya. Pada tahun 2024, agenda pengelolaan BMD menjadi salah satu agenda prioritas dalam mencegah korupsi di daerah.

Direktur Wilayah IV KPK, Ely Kusumastuti menyampaikan bahwa sejumlah permasalahan masih sering ditemui pengamanan legalisasi BMD di daerah. Hal tersebut jika tidak diatasi secara cepat, dapat berdampak pada hilangnya fungsi dan manfaat BMD itu sendiri.

“Masalah itu seperti kurang lengkapnya ketersediaan dokumen pendukung, penguasaan aset oleh pihak lain, anggaran yang terbatas untuk proses legalisasi. Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana mengupayakan percepatan sertifikasi tanah dan bangunan pemda kedepannya,” tegas Ely.

Menurut Ely, banyak tanah dan bangunan pemda yang tidak memiliki data atau dokumentasi yang lengkap dan akurat sehingga menyulitkan proses verifikasi. Tanah dan bangunan sering kali mengalami tumpang tindih klaim kepemilikan, sehingga memerlukan penyelesaian hukum yang rumit dan memakan waktu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi mendorong agar dilakukan upaya akselerasi legalisasi tanah dan bangunan.

Upaya tersebut mulai dari, (1) penelusuran dokumen sebagai dasar kepemilikan tanah dan bangunan milik Pemda. (2) Pemberian tanda kepemilikan pemda. (3) Penguasaan fisik. (4) Alokasi anggaran sertifikasi. (5) Kerjasama dengan kantor pertanahan setempat.

“Penelusuran dokumen adalah langkah awal yang krusial dalam proses sertifikasi tanah dan bangunan milik pemerintah daerah (pemda). Ini melibatkan pencarian dan verifikasi dokumen-dokumen historis yang membuktikan kepemilikan aset oleh pemda,” ujar Ely.

Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan Kantor Pertanahan setempat (Badan Pertanahan Nasional/BPN) dalam proses sertifikasi tanah dan bangunan milik pemda.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Wibisono yang turut hadir dalam rakor, menyatakan komitmen untuk mengawal penyelesaian permasalahan sertifikasi aset yang ada di Sulawesi Selatan. Melalui paparannya, ia memaparkan kondisi aset tanah milik pemda.

“Kita lihat dari data BPKAD Aset Pemprov Sulsel 426 aset belum terdaftar sertifikasinya, sementara itu aset Pemkab/Pemkot masih ada 17.054 lagi yang belum terdaftar. Ini komitmen kami selanjutnya agar sertifikasi dapat diurus hingga tuntas,” pungkasnya.