Ketua DPP Lidik Pro Sumatera Selatan Ungkap Kunci Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Proses Penegakan Hukum

Perbesar

BANYUASIN, Suaralidik.com – Dinamika penanganan dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dikaitkan dengan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah Kabupaten Banyuasin belakangan menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah munculnya puluhan papan bunga berisi ucapan dukungan yang dipasang di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan media, papan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih dan dukungan kepada jajaran kejaksaan atas tindakan terhadap oknum LSM yang disebut meresahkan sejumlah pihak di lingkungan pendidikan. Papan bunga itu dikirim oleh berbagai pihak yang mencantumkan nama kelompok kepala sekolah maupun dewan guru di Kabupaten Banyuasin.
(Sumber InfoSumsel.id – iNOVASI untuk SUMSEL)

Pantauan di lokasi menunjukkan deretan karangan bunga dipasang di depan kantor kejaksaan dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas. Pesan dalam papan bunga tersebut pada umumnya berisi dukungan moral kepada aparat penegak hukum dalam menyikapi dugaan kasus yang melibatkan oknum LSM.
(Sumber harianbanyuasin.disway.i

Namun di sisi lain, muncul pula berbagai pertanyaan di ruang publik terkait kronologi penanganan dugaan OTT tersebut. Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan bahwa polemik muncul karena pihak yang sempat diamankan akhirnya tidak diproses lebih lanjut setelah terjadi kesepakatan damai antara pihak terkait. Hal ini kemudian memunculkan diskusi mengenai mekanisme dan kewenangan penanganan perkara tersebut. (Sumber kompas86.com)

Selain itu, sejumlah kalangan juga menyoroti fenomena banyaknya papan bunga yang muncul hampir bersamaan, sehingga menimbulkan beragam interpretasi di tengah masyarakat mengenai latar belakang maupun tujuan pemasangannya.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Lidik Pro Sumatera Selatan, Adi Merdeka, menilai bahwa peristiwa ini perlu disikapi secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Menurutnya, dugaan OTT yang melibatkan oknum LSM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika memang ada dugaan pelanggaran hukum, tentu prosesnya harus jelas dan transparan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana, hal tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” ujar Adi Merdeka.

Ia juga menyoroti fenomena maraknya papan bunga yang muncul setelah isu tersebut mencuat. Menurutnya, dalam situasi yang sensitif seperti ini, segala bentuk ekspresi dukungan di ruang publik berpotensi memunculkan persepsi yang berbeda-beda.

“Papan bunga sebagai bentuk dukungan tentu merupakan hak masyarakat. Namun di tengah polemik yang sedang berkembang, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa tidak terjadi penggiringan opini publik yang dapat memicu kesalahpahaman,” katanya.

Adi Merdeka menegaskan bahwa lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam setiap proses penanganan perkara dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga independensi institusi.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan LSM pada dasarnya merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi, selama dijalankan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“LSM memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan kebijakan pemerintah. Tetapi tentu aktivitas tersebut juga harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hukum,” jelasnya.

Lidik Pro Sumatera Selatan berharap polemik yang muncul terkait dugaan OTT oknum LSM dan fenomena papan bunga di Kejari Banyuasin dapat disikapi secara bijak oleh seluruh pihak.

Menurut Adi Merdeka, momentum ini seharusnya menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa transparansi, profesionalitas, dan keterbukaan informasi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum