Ketika Sistem Desil Dipersoalkan: Jangan Biarkan Angka Mengalahkan Fakta
![]()
BULUKUMBA,Suaralidik.com — Sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) seharusnya menjadi alat untuk menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan, bukan menjadi tembok yang justru menghalangi mereka.
Sekretaris Jenderal Lidik Pro Sulawesi Selatan, Muhammad Darwis, menilai persoalan desil tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa data terus diperbarui. Yang harus diuji adalah *seberapa cepat sistem mampu menangkap perubahan nyata kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat miskin di lapangan dinilai tidak miskin hanya karena sistem menempatkannya pada desil tertentu. Angka tidak boleh mengalahkan fakta,” tegas Darwis.
BPS sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan, bukan ukuran tunggal pendapatan, kekayaan, atau kondisi ekonomi keluarga. Posisi desil juga dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi.
Di sinilah kritik terhadap sistem menjadi relevan.
Bagaimana jika kehidupan warga berubah lebih cepat daripada pembaruan data? Bagaimana jika kondisi riil sebuah keluarga berbeda dengan informasi yang tercatat dalam sistem? Dan seberapa mudah warga membantah data yang dianggap keliru?
Kasus perubahan desil seorang warga dari desil 1 menjadi desil 9 yang kemudian diperiksa langsung BPS menunjukkan bahwa data dapat membutuhkan koreksi ketika tidak lagi menggambarkan kondisi terkini. Setelah pemutakhiran, posisi warga tersebut berubah menjadi desil 3.
Darwis menilai, mekanisme koreksi tidak boleh hanya tersedia di atas kertas.
“Kalau data menentukan akses masyarakat terhadap bantuan, maka masyarakat harus punya hak untuk mengetahui, mengoreksi, dan mempertanyakan data yang digunakan untuk menilai kehidupannya,” ujarnya.
Masalahnya bukan apakah negara membutuhkan data. Negara memang membutuhkan data. Masalahnya adalah ketika data dianggap lebih benar daripada kenyataan yang hendak diukurnya.
Sebab satu angka desil bukan sekadar angka. Di belakangnya ada kebutuhan makan, biaya sekolah, kesehatan, dan keberlangsungan hidup keluarga.
Jangan sampai sistem terlalu percaya pada angka, sementara rakyat dipaksa membuktikan bahwa kenyataan hidup mereka berbeda.









