KESDM: Subsidi Listrik Tahun 2017 Dari Rp44 Jadi Rp51 Triliun

Perbesar

SUARALIDIK.COM, Jawa Barat – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melaksanakan Forum Tematik melalui Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, 20-22 Juli 2017 dengan tema, “Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran untuk Energi Berkeadilan”. Jumat (21/07/2017)

David Fernando Silalahi, Kepala Seksi TTL dan Subsidi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM, menyampaikan bahwa, pada pembahasan RAPBNP 2017 antara KESDM dan DPR, ditemukan 2,44 juta pelanggan 900VA yang layak subsidi sehingga angka 4,1 juta data awal terkoreksi menjadi 6,54 juta rumah tangga sehingga bertambah 7 triliun di tahun 2017.

“Terkait subsidi listrik ada tambahan dana 7 triliun sehingga total subsidi tahun 2017 sebesar 51 triliun. Subsidi juga diberikan kepada UMKM, warteg, rumah ibadah, panti asuhan, listrik untuk KRL, dan kegiatan kependidikan masih diberikan subsidi,” tutur David.

Untuk menangani pengaduan subsidi listrik tepat sasaran, menurut David, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor desa dan kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan/atau kabupaten kemudian pengaduan tersebut diteruskan ke posko pusat.

“Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam data terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi. Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu,” ujar David.

Hingga 19 Juli 2017, menurut David, total pengaduan subsidi listrik tepat sasaran sebanyak 72.217 dan sudah selesai 39.768 sedangkan dalam proses verifikasi 32.449.

“Lima provinsi dengan pengaduan tertinggi yakni Jawa Timur 17.259, Sulsel 11.304, Jateng 8.812, Sumbar 7.578, dan Aceh 7.057,” ujar David akhiri presentasinya.

Senior Communication Strategy Specialist TNP2K, Rajeshanagara Sutedja juga menyampaikan bahwa saat ini kelompok kaya menerima subsidi listrik lebih besar.

“Data penerima subsidi pelanggan 450VA 22,8 juta pada tahun 2016 sedangkan tahun 2017 23,1 juta sedangkan pelanggan 900VA 22,3 juta pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 4,1 juta pelanggan. Dengan demikian 18,25 juta rumah tangga tidak lagi disubsidi sejak 1 Januari 2017,” ujar Rajesh.

Dampak kebijakan subsidi tepat sasaran, menurut Rajesh, dari segi inflasi menurut perhitungan dari BPS pada bulan Juni 2017 setelah penerapan pada kategori 900VA sebesar 0,06%.

“Cita-cita ke depan adalah adanya integrasi penyaluran non tunai bantuan sosial dan subsidi,” pungkas Rajesh seraya menyampaikan bahwa ini sesuai arahan Presiden.

Sementara itu dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan bahwa salah satu strategi komunikasi adalah melakukan persiapan sebelum ditandatanganinya sebuah kebijakan.

“Pertama memberikan konteks kepada masyarakat. Merumuskan komunikasi ini penting dalam rangka pengkondisian masyarakat,” tutur Niken.

Terkait masalah sosialisasi ke masyarakat, menurut Niken, itu adalah kerja dari semua kementerian/lembaga sehingga topiknya bisa menjadi populer dalam kurun waktu tertentu.

“Berbagai hal kebijakan yang ada dapat disebarluaskan oleh semua kementerian/lembaga,” tutup Niken dalam sambutannya. [Biro Pers Presiden|Red3]