Kepengurusan dan Keanggotaan Forum Lintas Asosiasi Kelistrikan (Forlik) Area Bulukumba di Evaluasi
Bulukumba, Suara Lidik – Forum Lintas Asosiasi Kelistrikan (Forlik) Area Bulukumba menggelar rapat evaluasi pengurus dan anggota yang selama ini tidak aktif. Rapat evaluasi dipimpin lansung oleh Ketua Forlik Ir. A. Hermansa Basdam di Warkop 63 Jl. Bakti Adiguna Kabupaten Bulukumba. Selasa (16/05/2017).
Berdasarkan pantauan wartawan suara lidik, rapat evaluasi tersebut dihadiri beberapa asosiasi kelistrikan diantaranya DPC. Askomelin Bulukumba, DPC. Akli Bulukumba, DPC. AKEI Bulukumba, dan DPC Aklindo Bulukumba.
Ketua Forlik Area Bulukumba, Ir. A. Hermasyah Basdam dihadapan para ketua Forlik meminta pengurus Forlik harus lebih pro aktif dalam pemberdayaan khususnya para perusahaan lokal harus konsisten melahirkan instalator yang bertanggung jawab, cakap dan mahir dibidangnya.
Ir. A. Hermansyah Basdam juga berharap kepada lembaga inspeksi teknik (LIT) sebagai lembaga pengawasan yang memiliki regulasi menerbitkan sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk konsisten dengan regulasi yang ada.
“Saya secara institusi berharap kepada LIT dapat konsisten dalam penerbitan SLO. Salah satu syaratnya yang perlu terpenuhi adalah harus didasari dengan gambar instalasi listrik (GIL) sebagai syarat mutlak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2014” Pungkas Hermansyah Basdam kepada wartawan suara lidik.
Ketua DPC Akli Bulukumba, Asnandar Yasin juga menambahkan bahwa evaluasi kinerja asosiasi kelistrikan memang sangat urgent dilakukan, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan tupoksi para pengurus dan mensolidkan para anggota dalam melakukan tugasnya dalam bidang pelayanan kelistrikan.
Ditempat yang sama Sekretaris DPC Aklindo juga mengungkapkan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi perusahaan yang sudah tidak aktif di Dirjen Ketenagalistrikan Republik Indonesia (DJK RI).
Diakhir rapat evaluasi Hermansyah Basdam menegaskan agar setiap perusahaan yang sudah tidak aktif agar tidak semena-mena melakukan pekerjaan listrik sebab hal itu jelas suatu pelanggaran karena tidak memiliki payung hukum. (G2/Bandhys)
