Gubernur Bersama Forkopimda Sulsel Gelar Dialog Bersama 9 Federasi Serikat Pekerja

Perbesar

Sulsel, suaralidik.com – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Forkopimda Sulsel melakukan dialog bersama 9 Ketua Federasi Serikat Buruh yang ada di Sulawesi Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan Dialog tersebut Ketua DPRD Sulsel, Pangdam XIV Hasanuddin,  Kajati Sulsel, Kepala BIN Sulsel dan Sekda Prov Sulsel.

Dikompirmasi Awak Media, Prof Nurdin Abdullah menyebutkan bahwa pelaksanaan dialog  dengan 9 ketua Federasi Serikat Pekerja, tujuannya adalah mendengarkan aspirasi para pekerja sekaligus meluruskan berbagai  informasi terkait omnibuslaw.

“Sesuai arahan Presiden, seluruh kepala daerah dipersilahkan untuk menyerap aspirasi dan memberi masukan terkait hal-hal yang dianggap memberatkan masyarakat dalam omnibuslaw, Oleh itu saya selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengajak seluruh perwakilan Federasi Serikat Buruh untuk duduk bersama membahas UU Ciptaker yang akhir akhir ini menimbulkan gejolak aksi diberbagai daerah di Tanah Air”. Ucap Nurdin Abdullah

Ia pun menambahkan, Seluruh aspirasi para pekerja kami tampung dan akan segera kami laporkan kepada Bapak Presiden Jokowi sebagai masukan untuk dilakukan perbaikan yang dianggap memberatkan masyarakat.

Didalam Forum, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Mukhtar Guntur mengatakan penolakan terhadap UU Omnibus Law khususnya Cipta Kerja tersebut akibat banyak aspirasi buruh tidak terakomodir.

“Pertama kita ingin pembuatan regulasi seluruh stakeholder terlibat. Dari pihak kami tidak merepresentasikan seluruh serikat buruh. Kita sekadar pendengar tidak dilibatkan dalam menyampaikan gagasan dan pandangan. Kami hanya disuruh duduk dan mendengar,” tegas Mukhtar.

Menurutnya, pembuatan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dibuat tidak transparan kepada para serikat buruh. Dikatakan, hal itu bisa dinilai dari belum adanya draf resmi yang memuat aturan tersebut.

“Tidak ada draf DPR loh, padahal sudah diketuk. Ini ada semacam konspirasi entah DPR atau pemerintah. Kalau transparan pasti kita tahu. Tidak ada yang sampai ke kami yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu masalahnya dibahas tidak transparan,” pungkasnya.

(Rusdi)