Gelar Forum Konsultasi Publik, Balai Labkesmas Makassar Bangun Koneksi
SUARALIDIK.com , MAKASSAR – Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah interaktif bagi masyarakat khususnya di Balai Labkesmas Makassar menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya.
Kegiatan ini menghadirkan para pengguna layanan untuk berdialog bersama dalam rangka mewujudkan sinergi dengan masyarakat untuk membangun penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Balai Labkesmas Makassar, Rabu (5/11/2025) sukses menggelar Forum Konsultasi Publik yang menghadirkan berbagai perwakilan institusi.
Acara yang dilaksanakan di Ruang Aula kantor Balai Labkesmas Makassar tersebut menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi dari para peserta dalam rangka pengembangan kualitas layanan yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Program Layanan Terpadu, dr. Kadek Irawati Kesumaningsih dalam pemaparannya mengenai Standar Pelayanan Balai Labkesmas Makassar.
“Forum ini kita jadikan wadah berdiskusi terkait kendala yang dihadapi bapak/ibu dalam menerima layanan di Balai Labkesmas Makassar. Sebab kami masih dalam proses, maka masukan dari kita semua sangat berarti untuk kualitas layanan yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Balai Labkesmas Makassar, Rustam, S.Si., M.Kes dalam sambutannya menyatakan bahwa hak aspirasi masyarakat telah diakomodir dalam amanah regulasi, yang sudah semestinya dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik.
“Kegiatan FKP ini adalah amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Begitu pula secara spesifik dan sangat jelas diuraikan dalam Permenpan-RB No. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,” kata dia.
Dirinya mengharapkan agar kolaborasi dapat terwujud untuk merealisasikan program pelayanan kesehatan transformatif yang telah diusung secara Nasional.
“Harapannya adalah, kita berkolaborasi untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia yang telah diusung menjadi program Nasional. Koreksi dari kita semua adalah rujukan untuk pengembangan layanan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, perwakilan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Prawito, SKM., MM. Dirinya mengungkapkan inisiasi Kemenkes RI terkait upaya manajemen risiko dalam mengantisipasi ketidaksesuaian espektasi terhadap pelayanan.
“Secara umum, Kemenkes RI telah menggagas poin-poin yang menjadi kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai. Sebagai UPT Kemenkes, Labkesmas di seluruh Indonesia dapat mengacu dari sana. Ke depan diharapkan seluruh Labkesmas dapat menerapkan hal yang sama,” ujarnya.
Kompensasi tersebut, lanjut dia merupakan sikap integritas Kemenkes RI sebagai penyelenggara layanan publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat akan orientasi dari layanan yang diberikan pemerintah. Dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk membangun perspektif pelayanan prima demi kesejahteraan publik yang lebih maju.
Kegiatan FKP ditutup dengan penanda tanganan Pakta Integritas sebagai penguatan komitmen bersama. Hal tersebut merupakan wujud kesepahaman kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga proses pembangunan yang menjunjung tinggi partisipasi publik. ***
