DPRD Wajo Ekspose Ranperda Perubahan KLA, Perkuat Landasan Hukum Perlindungan Anak
Suaralidik.com. Wajo- DPRD Kabupaten Wajo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat ekspose terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Kegiatan berlangsung di Ruang Paripurna Mini DPRD Wajo, Senin (2/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Amran, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Ketua Bapemperda Asri Jaya A. Latief serta anggota Dirga Dwi Putra Ashar, Drs. Andi Rustan P, dan Ir. Junaidi Muhammad. Hadir pula Kepala Bapperida Wajo Muhammad Ilyas bersama tim, Kepala Dinas Sosial Wajo H. Ahmad Jahran beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Setda Wajo.
Dalam pengantarnya, Amran yang memimpin rapat menegaskan bahwa ekspose ini merupakan tahapan strategis untuk melakukan pendalaman substansi sebelum Ranperda diajukan kepada Pimpinan DPRD dan memasuki proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Forum ini penting untuk memastikan perubahan Perda KLA benar-benar matang secara akademik, yuridis, dan sosiologis. Kita ingin regulasi yang dihasilkan kuat secara hukum dan aplikatif di lapangan,” tegasnya.
Tim ahli dari Wadjo Institute yang diwakili Dr. Aksa memaparkan hasil pengkajian naskah akademik, mulai dari landasan filosofis, sosiologis, hingga yuridis perubahan Perda. Penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan dinamika kebijakan nasional menjadi salah satu poin krusial yang diulas, termasuk penguatan aspek kelembagaan dan indikator KLA.
Dari sisi teknis peraturan, Kabag Hukum Setda Wajo memberikan sejumlah catatan redaksional dan sistematika penulisan, termasuk penyesuaian konsideran agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyempurnaan ini dinilai penting untuk memperkuat legitimasi Ranperda sebelum memasuki tahap harmonisasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Wajo H. Ahmad Jahran menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penyusunan klaster dan indikator KLA. Menurutnya, regulasi daerah perlu memberi ruang adaptasi terhadap kemungkinan perubahan kebijakan di tingkat kementerian agar tidak terjadi revisi berulang.
Wakil Ketua Bapemperda Asri Jaya A. Latief menekankan bahwa Ranperda ini harus menjadi instrumen penguatan penyelenggaraan KLA, bukan sekadar formalitas administratif. Senada, Ir. Junaidi Muhammad menyatakan perubahan Perda harus mampu menjawab tantangan implementasi di lapangan serta memastikan tahapan penyelenggaraan KLA berjalan terarah dan terukur.
Dari hasil rapat, disepakati sejumlah fokus perubahan, meliputi penataan struktur Gugus Tugas KLA, penyesuaian klaster dan indikator, serta penegasan tahapan penyelenggaraan KLA. Selain itu, koordinasi terkait rekomendasi Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang disusun Bapperida akan segera dilakukan bersama Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kemungkinan melibatkan Bapemperda DPRD Wajo.
Perbaikan Ranperda dan naskah akademik dijadwalkan rampung pada minggu pertama Maret sebelum diajukan ke Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke tahap harmonisasi.(Humas DPRD Wajo)
