DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Sepakat Tunda Pilkada Serentak 2020

Perbesar

Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat menunda pilkada serentak 2020 melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pemerintah diminta segera menyiapkan perppu itu dengan mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan pilkada ditunda selambat-lambatnya sampai September 2021.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (30/3/2020), di Jakarta.

Hadir dalam RDP itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo, Ketua KPU Arief Budiman, anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, serta Pelaksana Tugas Ketua DKPP Muhammad.

Doli mengatakan, dua poin utama yang disepakati dalam pertemuan itu ialah penundaan Pilkada 2020 dan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai sarana atau landasan hukum bagi penundaan tersebut. Ketiga pihak juga setuju menunda Pilkada 2020 dengan pertimbangan keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi penyakit Covid-19.

Namun, penundaan itu bukan berarti mengulangi seluruh tahapan, melainkan meneruskan tahapan yang sebelumnya sudah berjalan, tetapi harus ditunda karena wabah penyakit Covid-19.

”Kami berharap pemerintah segera menyusun rancangan perppu tersebut, dan dibicarakan kembali dengan kami di DPR mengenai kapan sebaiknya batas waktu penundaan itu. Sementara ini, KPU mengajukan tiga opsi penundaan, dan belum ada kesepakatan batas waktu penundaan itu karena masih melihat perkembangan Covid-19,” kata Doli.

Sedianya pemungutan suara Pilkada 2020 di 270 daerah akan berlangsung pada 23 September 2020. Waktu ini menyesuaikan pengaturan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan pemungutan suara berlangsung September 2020.

Opsi pertama yang diajukan KPU ialah pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember 2020. Opsi kedua dilakukan pada 17 Maret 2021, dan opsi ketiga dilakukan pada 29 September 2021.

Menurut Doli, dari ketiga opsi yang ditawarkan KPU, bisa saja nanti isi perppu yang diterbitkan oleh pemerintah mencantumkan waktu penundaan ”selambat-lambatnya pada September 2021”, sebagai salah satu cara untuk menyiasati ketidakpastian penyelesaian penanganan penyakit Covid-19.

”Jadi, nanti kami akan ikuti perkembangannya bagaimana sembari pemerintah secepatnya menyusun perppu tersebut. Kita berdoa, siapa tahu dalam waktu dekat ada vaksin, atau mungkin penanganan penyakit ini bisa selesai. Sebab, itu pasti akan memengaruhi tahapan pilkada,” ujarnya.

Dalam RDP kemarin belum disepakati batas waktu penundaan pilkada karena unsur ketidakpastian penyelesaian penanganan Covid-19. Namun, ada kecenderungan pilkada tidak mungkin dilakukan pada tahun 2020. Kepastian batas waktu penundaan itu akan diputuskan dalam pertemuan lanjutan.

Pramono Ubaid mengatakan, kecenderungan terbesar ialah pilkada dilaksanakan pada 29 September 2021, atau diundur satu tahun dari jadwal seharusnya. Kecenderungan itu mengemuka bila melihat kondisi yang berkembang dan ketidakpastian dalam penanganan penyakit Covid-19.

Namun, berapa lama penundaan itu berlangsung akan diputuskan dalam pertemuan lanjutan antara DPR, pemerintah, dan KPU. Namun, pada dasarnya pilkada harus ditunda dalam kondisi pandemi Covid-19.

”Perppu disetujui karena dalam kondisi seperti ini tidak mungkin melakukan revisi terbatas terhadap UU Pilkada. DPR tidak mungkin melakukan rapat-rapat komisi yang intens berkali-kali dengan beberapa pihak untuk merevisi UU. Oleh karena itu, penerbitan perppu disepakati,” katanya.

Sumber; Kompas.com