DPN LIDIK PRO : Presiden Joko Widodo Diminta Anulir Tayangan LPSE Bulukumba

Perbesar

BULUKUMBA, Suaralidik.Com – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  LIDIK Pro  Muhammad Darwis meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menganulir tayangan LPSE Bulukumba, Rabu (28/3/2018)

Ungkapan yang terlontar dari Sekjend Lidik Pro ini cukup beralasan.

Betapa tidak, Bupati Bulukumba dan kroni-kroninya lebih menyetujui penganggaran pembangunan dua instansi vertikal ketimbang memberikan bantuan kepada putra-putri Bulukumba yang sedang menimba ilmu di Kota Tinutuan, Manado.

“Kondisi Bulukumba sekarang sungguh aneh. Bagaimana bisa, instansi vertikal bisa menerima dana hibah untuk rehab kantor mereka. Jadi kami minta Presiden Jokowi menganulir tayangan LPSE dan penganggarannya,”kata Darwis.

Disisi lain, Ketua DPP Lidik Pro Sulut Andi Baso Riadi Mappasulle menyebutkan Polres Bulukumba dan Kejari Bulukumba yang menerima dana hibah dari Pemkab Bulukumba.

“Kapolri Jenderal Tito dan Kajagung harus menindaki instansinya yang menerima dana hibah dari pemerintah daerah. Ini ada apa ? Sementara puluhan mahasiswa yang hanya minta bantuan dana asrama tidak diberikan. Ini sangat kontradiktif,”ujar Andi Adi.

Sejumlah masyarakat menyayangkan diberikannya dana hibah buat Polres dan Kejari Bulukumba. Mereka menilai APBD Bulukumba pro ke mitra kerjanya Polres dan Kejari ketimbang pro ke rakyatnya.

Data yang dibeber DPN Lidik Pro, berdasarkan tayangan LPSE Bulukumba, pembangunan aula Polres Bulukumba dianggarkan Rp. 454 Juta. Tak ketinggalan dari mitranya, Rehab Kantor Kejari Bulukumba dianggarkan Rp 654 Juta. Total untuk dua instansi penegak hukum Rp 1 M.

“Sebagai pembina IPMAH Bulukumba di Manado menyayangkan fenomena ini. Kami aka turun ke jalan melakukan penggalangan dana bentuk solidaritas buat mahasiswa Bulukumba di Manado,”tegas Andi Adi.(***iqbal/mangu/)