Diskriminasi Nonaktifkan Kepala Sekolah, Lidik Pro: Kadisdik Sulsel Tidak Punya Ketegasan Sebagai Pemimpin
Makassar, SuaraLidik.com – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di satuan pendidikan terkhususnya di UPT SMAN 11 Makassar menjadi perhatian publik.
Ini diperparah dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh siswa SMAN 11 Makassar kepada kepala sekolah, terkait dugaan pungli dan transparansi dana BOS yang dilakukan kepala sekolah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin menyatakan di media online akan menonaktifkan Nuraliyah sebagai Kepala SMAN 11 Makassar. Namun wacana itu urung dilaksanakan.
Sebab, menurut Iqbal Nadjamuddin, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari dari Inspektorat sudah keluar, dan itu yang kita jadikan rujukan.
“Jadi artinya, apapun yang ada di LHP itu kita tindaklanjuti. Jadi tidak perlu dinonaktifkan. Ini kewenangan sepenuhnya ada pada Pj Gubernur Sulsel,” jelasnya.
Sementara Aktivis Lidik Pro, Andi Jaka Malageni, SH mengkritisi ketidaktegasan Iqbal Nadjamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sulsel.
Pasalnya, hal serupa juga terjadi di SMAN 17 dan SMAN 20 Makassar. Namun, Kadisdik Sulsel menonaktifkan Ibu Sumiati dan Mirdan Midding sebagai kepala sekolah dengan alasan situasional.
“Kenapa Pak Kadis langsung menonaktifkan Sumiati dan Mirdan Midding sebagai kepala sekolah tanpa alasan kewenangan Pj Gubernur. Padahal sementara proses pemeriksaan Inspektorat. Sedangkan Nuraliyah enggan ia nonaktifkan dengan alasan serupa,” ujar Jeje, Kamis (18/07/2024).
Menurut Jeje, Kadisdik Sulsel tidak mempunyai ketegasan sebagai leadership (pemimpin) di Dinas Pendidikan Sulsel.
“Kasihan pendidikan di Sulsel kalau tidak ada ketegasan dari pimpinan, dan tebang pilih dalam menonaktifkan kepala sekolah,” tegasnya.
