Dinas Soial Bulukumba Target Disabilitas Tak Produktif Jadi Mandiri
Bulukumba,suaralidik.com – Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Sosial menggandeng Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPKS) Dinas Sosial Provinsi Sulsel dalam pelayanan gratis sehari pada Kamis, 9 Mei mendatang. Kegiatan tersebut sebagai upaya merealisasikan target identifikasi tuntas 2018 penyandang disabilitas fisik dan mental di Bulukumba. Dari data lama sebanyak 803 penyandang disabilitas sedang dan ringan serta 40 penyandang disabilitas berat baru teridentifikasi pada angka 200an.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Andi Sudirman mengungkapkan, kerjasama tersebut disebabkan kendala anggaran untuk identifikasi penyandang disabilitas secara massif di lapangan dalam merealisasikan target data riil penyandang disabilitas. Mendatangkan penyandang disabilitas dari rumah ke Dinas Sosial membutuhkan anggaran. Bukan hanya Bulukumba, kerjasma UPKS tahun ini juga dilaksanakan di Sinjai dan Sidrap.
“Jadi tinggal bawa keluarga penyandang disabilitas ke Dinas Sosial pada 9 Mei. Biayanya ditanggung, prosedurnya bawa data kependudukan yang bersangkutan saja, seperti Kartu Keluarga dan KTP,” jelasnya.
Upaya pelayanan gratis, tambah Sudirman berupa pemeriksaan kesehatan, praktek keterampilan sekaligus assesment Dinas Sosial. Informasi pelayanan gratis itu telah disampaikan ke kecamatan dan desa melalui relawan sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, melalui persuratan secara resmi ke pemerintah kecamatan, desa dan lurah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pintu penyandang disabilitas tak produktif untuk jadi mandiri.
“Kami mau disabilitas tak produktif tidak lagi jadi beban keluarga dan bisa mandiri. Kami juga mau sharing soal tugas dengan Dinas Sosial Provinsi, mana yang kegiatan provinsi dan mana yang daerah,” ungkap Sudirman.
Data yang dikelola sebelumnya, lanjut Sudirman, tidak detail by name by address, hanya terurai perkecamatan. Untuk pembaharuan data, pihaknya mencatat penyandang disabitas hasil identifikasi dengan menyertakan foto yang bersangkutan. Melalui data update, pihaknya dapat melakukan intervensi tepat dalam penanganan pada program di tahun 2019 mendatang.
Menurutnya target pemerintah, tidak ada lagi disabilitas tak tersentuh program dalam lima tahun ke depan. Khususnya penyandang disabilitas berat, akan diusulkan dalam Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (APDB) dari Kementerian Sosial. Secara bertahap dari 2011 sampai sekarang ada 40 APDB yang memperoleh jaminan hidup senilai Rp 3 juta pertahun.
“Butuh waktu dan pola kerja bertahap untuk merealisasikan itu, mengingat kami terbatas personel dan anggaran tentunya,” tambahnya.(***Ulla/BCHT)
