Dinas Kominfo Bulukumba Monev Pengelolaan Website Desa
Bulukumba, Suaralidik.com – Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menggelar kegiatan Pemetaan Kebutuhan Pembinaan dan Tata Kelola Website Desa Kabupaten Bulukumba.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi (monev) website desa ini berlangsung di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi, Senin, 6 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD, Bulukumba, Asdar A. Bennu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, Kepala Bidang Humas Andi Ayatullah Ahmad, serta para operator website desa se Kabupaten Bulukumba.
Kegiatan ini juga difasilitasi oleh Muh Bayu Syafei, dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Humas Andi Ayatullah Ahmad, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui optimalisasi website desa sebagai media pelayanan informasi publik.
Sebanyak 109 website desa dievaluasi berdasarkan tingkat keaktifan, kualitas pengelolaan konten, serta keberlanjutan pemanfaatannya.
Hasil evaluasi menunjukkan sebanyak 50 website desa (46 persen) masuk kategori aktif, 48 website (44 persen) kategori kurang aktif, dan 11 website (10 persen) kategori tidak aktif.
“Data ini menunjukkan masih ada sejumlah website desa yang memerlukan perhatian dan pendampingan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Berdasarkan produktivitas konten, lima website desa terbaik yakni Desa Oro Gading (Kindang), Desa Dwi Tiro (Bontotiro), Desa Dampang (Gantarang), Desa Benteng Palioi (Kindang), dan Desa Batulohe (Bulukumpa).
Penilaian dilakukan berdasarkan konsistensi publikasi berita, galeri kegiatan, pengumuman, serta agenda pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, tim evaluasi juga menemukan sejumlah kendala, di antaranya tingginya pergantian operator website desa, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam penyusunan berita dan pengelolaan konten digital.
Sebagai solusi, Dinas PMD bersama Diskominfo merekomendasikan pelaksanaan bimbingan teknis atau coaching clinik pengelolaan website dan jurnalistik desa secara berkala, terutama bagi para operator website desa yang baru.
Kepala Dinas PMD Bulukumba, Asdar A. Bennu, menegaskan bahwa website desa tidak sekadar media publikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dari pelayanan publik.
“Website desa merupakan wajah pemerintahan desa yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Karena itu, dukungan kepala desa dan peningkatan kapasitas operator menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaannya,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Dinas PMD dan Diskominfo dalam mendampingi pemerintah desa menuju transformasi digital yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Andi Uke Indah Permatasari, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Menurutnya, website desa dengan domain resmi desa.id bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi menjadi etalase digital desa yang menyajikan informasi pembangunan, pelayanan administrasi, transparansi anggaran, hingga promosi potensi wisata, budaya, dan produk unggulan desa.
Ia mengapresiasi desa-desa yang konsisten mengelola website, termasuk Kecamatan Ujungloe yang mencatat sembilan dari 12 desa berstatus aktif dan tidak memiliki website yang tidak aktif.
“Kami mengajak seluruh kepala desa dan operator website untuk mengubah pola pikir. Jadikan website desa sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap seluruh pemerintah desa semakin berkomitmen memanfaatkan website sebagai media pelayanan publik yang modern,, akuntabel, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital hingga ke tingkat desa.(*)
