Dugaan Kasus Korupsi Satpol PP Mengambang, LIDIK PRO Desak Tipikor Polres Parepare

Perbesar

Parepare, Suaralidik.com – Dugaan kuat kasus korupsi yang terjadi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Parepare masih terus bergulir dan statusnya bahkan dinilai mengambang oleh Lidik Pro DPD Kota Parepare, Kamis (7/6/2018)

Baca juga: Lidik Pro Kota Parepare Akan Mempertanyakan Kelanjutan Kasus Satpol PP di Polres Parepare

Kamis (7/6/2018) siang tampak tim investigasi LIDIK PRO Parepare di wakili oleh Ketua Lidik Pro Pinrang, Rusdianto dan Ketua Investigasi Parepare, Ismail Waru kembali mendatangi Polresta Parepare dan mempertanyakan perkembangan kasus yang sedang diikutinya ini.

Diruang kerja Kanit IV Tipikor Polres Parepare, mereka diterima langsung oleh IPDA Sukri Abdullah, SH. M. Tim Investigasi Lidik pro langsung mempertanyakan perkembangan kasus sesuai laporan polisi yang sudah dibuatnya sejak 4 bulan lalu.

Anehnya, hingga saat ini belum ada indikasi tindak lanjut dari kasus yang merugikan negara ini dan bahkan kepada tersangkanya pun belum dilakukan pemanggilan sama sekali.

Rusdianto menyayangkan tidak adanya keterbukaan dalam penanganan laporan kasus tersebut. Harusnya, pihak Polisi memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dimana dalam undang undang dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal ini menjamin akuntabilitas dan transparansi kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Dalam hal ini menurut Rusdianto bahwa Kanit Tipikor Polres Parepare lalai dalam tugasnya dimana tidak adanya SP2HP yang diberikan kepada pelapor yang menjadi kewajibannya meskipun kasus ini sudah berproses sebagaimana dijelaskan oleh Kanit Tipikor Polres Parepare. Selain itu alasan Kanit Tipikor Polres Parepare dengan tidak memberikan bukti bukti kontrak karena adanya kekuatan dari pemerintah Kota Parepare bahwa setiap kontrak harus melalui penetapan pengadilan tidak bisa diterima oleh Rusdianto. Hal ini akan dikonfirmasi ke pemerintah RI dan Ombudsman tentang adanya peraturan ini.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan.

SP2HP sekurang kurangnya memuat tentang :
Pokok perkara.
Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya.
Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
Rencana tindakan selanjutnya; dan
Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh pengawas penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung.

SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian . Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kanit IV Tipikor Polres Parepare IPDA Sukri Abdullah, SH. M mengatakan kasus dugaan korupsi dilingkup Satpol PP akan segera dirampungkan dan diselesaikan setelah lebaran tahun ini.

Lidik Pro Parepare akan terus mengawasi proses kasus ini sampai selesai dan akan dilanjutkan ke POLDA ataupun POLRI apabila hal ini tidak di selesaikan seadil adilnya. (RIS)